REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menegaskan tidak ada lagi program mudik gratis yang dijalankan baik dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. “Tidak ada lagi mudik gratis yang dilaksanakan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam video conference di Jakarta, Jumat (27/3).

Ia mengatakan seluruh mudik gratis ditiadakan, termasuk juga yang dilakukan oleh sejumlah calon kepala daerah mengingat jelang Pilkada serentak. “Karena ini kan mulai Maret 2020 ada rencana untuk Pilkada jadi banyak calon Bupati/Walikota yang mencalonkan diri ini melakukan mudik gratis, jadi semuanya kita hold, semuanya jadi tidak ada mudik gratis yang diselenggarakan siapapun, baik pemerintah, swasta, BUMN maupun oleh perorangan,” katanya.

Selain itu,  pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak  mudik lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran virus corona. “Kemudian yang berikutnya yang paling penting apakah dalam penyelenggaraan mudik sekarang ini pemerintah akan melakukan imbauan atau pelarangan. Kita ada tahapan, sampai saat ini kita melakukan pelarangan dulu pada masyarakat,” ujarnya.

Pelarangan secara resmi akan dibahas di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Namun, Budi mengatakan Kemenhub berharap sampai pada tahap pelarangan karena saat ini saja sudah banyak masyarakat yang mudik.“Kemudian yang diharapkan sampai pelarangan. sehingga kita akan fix sekali,” katanya.

Terkait masih adanya potensi masyarakat yang menggunakan pribadi untuk bersikeras mudik, Budi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk membuat skema penyekatan di jalan nasional dan jalan tol. “Jadi untuk mencegah orang dari Jakarta pekerja formal dan informal itu memang butuh effort yang luar biasa, ini di luar kompetensi saya, kami akan bersama-sama rapat terkait usulan bagaimana mencegah pegawai informal pulang kampung, bagaimana pembatasan di bus, kita akan bicara dengan Organda,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika