REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan pernyataan terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberikan bantuan uang tunai dan bahan pokok makanan kepada keluarga miskin baru akibat pandemi Virus Corona jenis baru (COVID-19).
"Ini belum pas jika harus dilakukan sekarang ini, kenapa? Karena wabah ini sendiri untuk lingkup Jabar sepertinya baru mau mulai, angka korban baik yang langsung maupun yang terdampak belum bisa diukur sekarang," ujar anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya alias AW saat dihubungi, Sabtu (28/3).
Menurutnya, berdasarkan data dari Universitas Padjajaran, ada satu juta warga Jawa Barat yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi, ia menyangsikan data tersebut, karena menurutnya angka-angka terkait COVID-19 masih sangat dinamis.
"Saya khawatir kalau belum apa-apa sudah bagi-bagi uang dan sembako sementara wabahnya sendiri tidak kita antisipasi maksimal, korbannya malah akan semakin banyak yang berjatuhan," kata AW.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Barat itu menyarankan Pemprov agar memprioritaskan bantuan di bidang kesehatan. Karena menurutnya para tenaga medis di Jawa Barat perlu dipersenjatai dengan maksimal.
"Kita kan melihat bagaimana kondisi para dokter dan perawat di lapangan yang hanya pake jas hujan," tuturnya.
Namun, jika Pemprov Jabar tetap ingin membagikan uang dan sembako, AW berharap alat pelindung diri (APD) dan berbagai kebutuhan medis lainnya tetap dipenuhi meski secara paralel.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi kategori warga miskin baru, akibat COVID-19. Bantuan diberikan berupa uang tunai dan bahan pokok makanan dengan total nilai Rp500 ribu per kepala keluarga.
Pemprov menyiapkan anggaran Rp5 triliun dengan perkiraan satu juta kepala keluarga yang terdampak COVID-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika