REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pembatasan wilayah atau lockdown dinilai dapat mengurangi dampak resesi ekonomi. Meski di awal akan terjadi penurunan kegiatan ekonomi, pemulihannya dinilai bisa lebih cepat.
Ekonom dari FEB UI, Rus'an Nasrudin mengatakan, lockdown bisa mengurangi dampak resesi ekonomi akibat Covid-19. Karenanya, ia mengimbau agar pemerintah bisa segera mungkin terapkan lockdown atau pembatasan wilayah.
"Pandemi memang bisa menimbulkan resesi, tapi dengan mengondisikan containment policy yang baik, dampak tersebut bisa kurangi," kata Rus'an dalam pernyataan resmi yang diterima Republika, Ahad (29/3).
Dia menyatakan, dengan menerapkan kebijakan pembatasan wilayah yang ketat, angka penyebaran virus corona bisa ditekan sedemikian rupa. Karenanya, ia menyarankan agar pemerintah Indonesia belajar dari sejarah dunia terkait pandemi sejenis.
Ia menjelaskan, sebuah studi menemukan bahwa, kota-kota di Amerika Serikat yang menghadapi pandemi dan melakukan kebijakan lockdown yang cepat dan ketat, ternyata lebih cepat mengalami pemulihan dari resesi ekonomi.
Dia menyarankan tiga kebijakan ekonomi yang bisa diterapkan pemerintah di level nasional. Pertama, pemerintah harus mengidentifikasi kelompok rentan terhadap dampak resesi ekonomi.
Kedua, pemerintah juga harus melakukan realokasi anggaran. Terakhir, pemerintah harus mengantisipasi inflasi dengan kebijakan transfer tunai.
Pengamat Kebijakan Publik dari UI Harryadin Mahardika, juga mengungkapkan dua opsi yang bisa diambil negara berkembang untuk melakukan lockdown. Pertama, melakukan lockdown yang kuat akan membuat GDP turun lebih cepat. "Tapi pemulihan juga lebih cepat," kata Harryadin.
Harryadin menjelaskan, dalam kebijakan tersebut, produksi memang akan terancam menurun karena penutupan, selain dari pasokan dan permintaan yang juga turun. Opsi kedua, dengan melakukan pembatasan wilayah yang longgar seperti social distancing.
Dua langkah itu memiliki implikasi pada perekonomian. "Indonesia bisa meniru kebijakan Amerika Serikat dengan menggunakan undang-undang untuk memobilisasi perusahaan-perusahaan agar membantu produksi alat-alat yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika