REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalokasikan anggaran untuk penanganan virus Corona atau Covid-19 sebesar Rp 2,38 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, anggaran tersebut sudah final. Anggaran telah dbahas bersama DPRD Jatim dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (13/4). "Dananya (untuk penanganan Covid-19) sudah final di angka Rp2,84 triliun," kata Khofifah.
Khofifah kemudian merinci alokasi anggaran yang disediakan. Di antaranya untuk tindakan kuratif sebesar Rp 825,31 miliar, untuk promotif preventif sebesar Rp110,17 miliar, jaringan pengaman sosial Rp995,04 miliar, dan buat pemulihan ekonomi Rp454,26 miliar.
"Maka itu, kami berharap kerja sama dan kebersamaan antara Pemprov dan pemerintah di kabupaten/ kota, dalam menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19," ujar Khofifah.
Khofifah kemudian mengungkapkan anggaran sebesar Rp454,26 miliar yang dialokasikan untuk pemulihan sosial ekonomi. Dana ini nantinya akan difokuskan pada masyarakat terdampak Corona.
Jumlahnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
"Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK. Satu juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS," kata Khofifah.
Demikian juga dengan masyarakat di wilayah kepulauan, yang menurutnya perlu mendapat perhatian khusus. Karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi korona. Begitu juga para tukang ojek online (Ojol) perantau, sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.
"Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/ kota," kata Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika