REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti tingginya kasus perceraian yang dilakukan ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Khofifah mengungkapkan, perceraian ASN tersebut dominasi tenaga pendidik atau guru, yang persentasenya sekitar 70 hingga 75 persen.

Khofifah meminta, Dinas Pendidikan Jatim untuk mengambil langkah kordinatif yang terukur untuk menemukan langkah solutif melalui survei. Tujuannya untuk membenahi tingginya angka perceraian di kalangan ASN pemprov Jatim dari kalangan pendidik atau guru, khususnya guru SMA dan SMK.

"Paling banyak di meja saya, kasus perceraian di kalangan ASN di  Pemprov Jatim  didominasi guru , tentunya guru SMA dan SMK  sebagaimana kewenangan Pemprov Jatim. Ini Pekerjaan Rumah (PR) bagi kita semua. Segera lakukan riset secara serius," kata Khofifah di Surabaya, Selasa (14/4).

Khofifah mengatakan, ketahanan keluarga merupakan entitas terkecil dari ketahanan nasional. Artinya, membangun ketahanan nasional harus dimulai terlebih dahulu dari ketahanan keluarga. Untuk itu, Dispendik Provinsi Jatim harus bisa membantu menurunkan kasus perceraian di tingkat guru khususnya, guru ASN di lingkup SMA dan SMK. 

Khofifah juga berharap, dukungan anggaran yang besar di Dispendik Provinsi Jatim dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih signifikan. Yakni lewat berbagai program maupun inovasi yang dapat menyasar masyarakat hingga lini terbawah, khususnya memperluas pendidikan kesetaraan.

"Ini akan menjadi catatan penting guna mendorong peningkatan IPM di Jatim  secara lebih signifikan. Maka, Dispendik harus membuat pemetaan dengan lebih detail, termasuk untuk menyisir pendidikan kesetaraan," ujar Khofifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika