REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Erzaldi Rosman melakukan video conference di ruang kerjanya bersama Kementerian Sosial RI. Dalam vidcon tersebut, kementerian sosial akan memberikan tambahan bantuan tunai sebesar 600 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan, Selasa (14/3).
Disampaikan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara, bantuan tunai tambahan 600 ribu perbulan/KK tersebut, diperuntukan kepada masyarakat yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan program-program bantuan lainnya.
“Penerima ini di luar dari penerima bantuan program-program lain. Jadi penerima bantuan ini bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh bantuan. Sehingga tidak terjadi penumpukan-penumpukan bantuan yang dapat menimbulkan kecemburuan,” ungkapnya didampingi oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah dan Sekretaris Daerah Naziarto, Selasa (14/3).
Untuk itu Menteri Sosial Juliari P Batubara menginstruksikan Pemprov Kepulauan Babel agar segera melakukan pendataan, agar bantuan tersebut dapat langsung digulirkan kepada masyarakat.
Dalam ruang kerjanya, Gubernur Erzaldi Rosman menyampaikan bahwa bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial RI akan diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori Miskin Baru (Misbar). Maka Pemprov. Kepulauan Babel bergerak cepat untuk melakukan pendataan tersebut dengan menyampaikan kepada bupati dan wali kota untuk mendapatkan data penerima bantuan lebih lanjut.
“Sebenarnya kemarin sudah disampaikan kepada kabupaten/kota agar segera meminta kepada aparatur desanya dan kelurahannya untuk turun sehingga data ini lebih cepat kita dapat. Karena kita ingin apa yang disampaikan oleh pemerintah ini dengan segera turun kepada masyarakat kita,” ungkap Gubernur Erzaldi Rosman.
Saat ini, jumlah rumah tangga miskin di Babel kurang lebih 80.574 KK yang terdiri dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan juga yang rentan miskin. Terkait bantuan tersebut, sebelumnya masyarakat yang masuk dalam PKH mendapatkan bantuan sejumlah Rp 512.500 per bulan, sedangkan BPNT Rp 200.000 per bulan.
Gubernur Erzaldi Rosman akan melakukan top-up, sehingga penerima bantuan menjadi satu juta rupiah per KK perbulan selama tiga bulan, dari bulan April, sebagai langkah Pemprov. Kepulauan Babel mendukung program pemerintah.
“Kami tingkatkan menjadi satu juta rupiah per KK, dengan ini pemprov akan mentop-up sebesar 482.500 rupiah, dan 800.000 ribu per KK. Top-up ini kami berikan selama tiga bulan, mulai buan April,” ujarnya.
Dengan top-up tersebut, maka jumlah yang akan digelontorkan sebesar kurang lebih 127 miliar dari pemprov. Top-up ini rencananya akan dimulai minggu depan, yang skema pembayarannya langsung ke rekening masing-masing sesuai dengan data yang diintegrasikan kepada kemensos.
Di samping itu pemprov juga akan mempersiapkan dana untuk keluarga-keluarga yang sekiranya belum termasuk di dalam data sebanyak kurang lebih sekitar 19.550 KK yang tersebar di setiap desa. Untuk itu, pemprov melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk mengalokasikan dana desanya sebagai dana bantuan tunai yang diperuntukkan bukan penerima PKH dan bantuan-bantuan lainnya.