REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kini tengah menghadapi situasi dilematik dalam mengatasi krisis akibat virus corona atau Covid-19. Antara menyelamatkan nyawa manusia dari penyebaran virus atau menyelamatkan perekonomian dari resesi. Padahal keduanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat.
Demikian disampaikan Ekonom senior Raden Pardede dalam diskusi daring bertemakan 'Optimisme di Tengah Pandemi' pada Rabu (22/4). Raden mengatakan, kondisi saat ini sudah bisa dipastikan akan mengakibatkan resesi ekonomi.
Di lain sisi penularan virus juga masih berlangsung. Oleh karena itu, pengambil kebijakan kini menghadapi dilema. Sebab, mengintervensi satu sisi saja akan membuat krisis semakin parah di sisi sebaliknya.
Dia menjelaskan, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi resesi ekonomi yang cukup parah. Kebijakan seperti ini dilakukan Singapura dan Taiwan dengan menerapkan lockdown total.
Walhasil, penyebaran virus maupun korban jiwa memang bisa ditekan. Tapi di lain sisi akan terjadi resesi yang sangat dalam lantaran masyarakat tak bisa bekerja. Terlebih, di Indonesia sekitar 55 persen rakyatnya bekerja di sektor informal.
"Tingkat kematian memang rendah, tapi akan berdampak pada PHK, kebangkrutan dunia usaha, naiknya angka kemiskinan, kelaparan, dan bukan tidak mungkin akan terjadi chaos," ucapnya.
Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang moderat, maka resesi ekonomi tidak akan terlalu dalam. Kebijakan seperti ini misalnya dengan tetap membiarkan pusat perbelanjaan dan restoran tetap buka.
Walhasil, perekonomian tetap bisa berjalan. Namun, bisa dipastikan penyebaran virus akan semakin masif dan korban jiwa semakin banyak.
"Tapi ini cara yang akan sulit diikuti oleh pembuat kebijakan karena tingkat kematiannya tinggi. Kematian tinggi tidak bisa ditoleransi demi resesi ekonominya ringan," kata mantan Konsultan Bank Dunia itu.
Oleh karena itu, kata Raden, kebijakan yang diambil haruslah mengarah pada penyelamatan kedua sisi tersebut. Yakni mengendalikan masalah kesehatan sekaligus masalah perekonomian. Tapi cara ini juga sulit ditempuh lantaran terbatasnya kemampuan ekonomi Indonesia.
Dia menilai, arah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sudah mengarah ke penyelamatan kedua sisi. Yakni dengan mengucurkan dana sebesar Rp 405 triliun untuk Jaring Pengaman Kesehatan, Pengaman Sosial, Pengaman Sektor Riil, dan Pengaman Sektor Keuangan.
Namun, dia mengingatkan, bahwa cara ini tak bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karenanya, dia berharap, pemerintah untuk bertindak cepat, tegas dan memadai dalam melakukan intervensi kesehatan maupun ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika