REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, pandemi Covid-19 bisa menjadi alasan negara bertindak atau mengambil langkah-langkah represif. Menurut dia, pandemi Covid-19 berisiko menjadi krisis hak asasi manusia (HAM).

"Terhadap latar belakang meningkatnya etno-nasionalisme, populisme, otoritarianisme, dan penolakan terhadap HAM di beberapa negara, krisis dapat memberikan dalih untuk mengambil langkah-langkah represif untuk tujuan yang tidak terkait dengan pandemi," kata Guterres pada Kamis (23/4).

Dia tidak memberikan contoh spesifik dari tindakan tersebut. "Kami melihat efek yang tidak proporsional pada komunitas tertentu, munculnya pidato kebencian, penargetan kelompok rentan, dan risiko tanggapan keamanan tangan-berat merusak respons kesehatan," ucapnya.

Guterres, mengutip laporan PBB, mengatakan, pengungsi dan migran adalah kelompok yang sangat rentan. Saat ini lebih dari 131 negara telah menutup perbatasan mereka. Hanya sekitar 30 negara memberi pengecualian bagi pencari suaka.

Menurut Guterres, HAM harus memandu respons serta pemulihan krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi yang mencengkeram dunia. Dia menekankan bahwa virus tidak membeda-bedakan, tetapi dampaknya tetap.

Dia meminta pemerintah transparan, responsif, dan akuntabel dalam mengambil tindakan. Guterres menekankan bahwa ruang sipil dan kebebasan pers adalah "kritis". "Respons terbaik adalah respons yang proporsional terhadap ancaman langsung sambil melindungi HAM dan supremasi hukum," ujarnya.

Guterres berharap semua negara dapat menerapkan hal tersebut. "Dalam semua hal yang kita lakukan, jangan pernah lupa; ancamannya adalah virus, bukan manusia," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika