REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjamin ketersediaan pangan, khususnya beras, akan cukup hingga akhir Mei. Namun demikian, sejumlah pakar kebijakan pangan mengkhawatirkan ketersediaan pangan hingga akhir tahun karena pandemi Covid-19 mengganggu proses produksi dan distribusi.
Kekhawatiran yang sama juga datang dari Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf. Ia memprediksi ketersediaan pangan, khususnya beras, akan mulai bermasalah pada bulan Agustus atau September.
"Stok (beras) yang ada sekarang kan cuma sampai bulan 6 atau 7. Bulan selanjutnya bagaimana?" kata Sofyan kepada Republika.co.id, Selasa (28/4).
Sementara itu, meurut dia Indonesia baru akan stabil pada akhir tahun 2020 karena belum ada tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 hingga saat ini. Ia menegaskan, kekhawatiran stok pangan tersebut berdasarkan pantauan langsung ke lapangan. Selain itu, Food and Agriculture Organization (FAO) atau Badan Pangan dan Pertanian PBB juga telah memperingatkan potensi krisis pangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah segera membuat kebijakan pencegahan; mulai dari perbaikan data, optimalisasi produksi, hingga distribusinya. Pertama, ia meminta Kementerian Pertanian sesegera mungkin memperbaiki data stok pangan dan lahan yang berproduksi. Ia meyakini Kementan belum memiliki data spasial terkait keberadaan stok pangan maupun lahan-lahan yang akan panen.
Ia menyarankan agar data yang digunakan berbasis desa. Caranya adalah melakukan pendataan dengan memanfaatkan satgas Covid-19 tingkat desa. Data yang dikumpulkan adalah kebutuhan pangan tiap desa dan juga eksisting produksi tiap desa.
Kedua, optimalkan produksi. Hal ini dilakukan dengan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar pertanian dan juga menerapkan strategi baru. Kebutuhan dasar yang harus dicukupi mulai dari bibit, pupuk, hingga alat mesin pertanian.
Strategi baru yang harus diterapkan adalah memanfaatkan tenaga kerja yang sudah pulang kampung karena PHK di kota-kota besar. Jadikan mereka ujung tombak produksi pangan di desa. Walhasil, mereka akan memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga mengurangi ketergantungannya pada bantuan langsung dari pemerintah.
"Jadi, mencukupi kebutuhan dia pribadi dan juga kebutuhan pokok kita secara nasional," kata dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB itu.
Adapun untuk sumber pembiayaannya ia menyarankan diambil dari dana desa. Dia menilai dana desa seharusnya tidak diperuntukkan bantuan langsung tunai. Pasalnya, ketersediaannya terbatas. Sementara itu, pandemi Covid-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Untuk itu, menurut dia, sebaiknya dana desa diganti peruntukannya. Sebanyak 30 persen untuk penanganan Covid-19 dan 70 persen untuk memastikan ketahanan pangan desa. Bagi desa yang memiliki lahan, dana pangan itu harus digunakan untuk berproduksi.
"Dari 70 persen itu juga buat bikin lumbung pangan dan produksi. Jadi, kalau ada lebih bisa disimpan. Kalau masih berlebih bisa didistribusikan ke desa tetangga yang tidak bisa berproduksi," ujar Sofyan.
Ketiga, Kementerian Perhubungan harus memastikan distribusi dan Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan penyerapan produk pangan. Distribusi menjadi krusial karena terbatasnya perjalanan akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sofyan mengatakan, jika tiga langkah itu diterapkan, Indonesia bisa selamat dari krisis pangan. Terlebih, menurut dia, sekitar 73,14 persen dari total desa di Indonesia (74.517 desa) merupakan desa yang kegiatan ekonominya berbasis pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika