REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian yang memiliki program padat karya tunai agar segera merealisasikannya dalam waktu dekat. Program padat karya tunai memang menjadi salah satu wujud jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah selain bansos tunai dan nontunai.
"Penyaluran bansos dari pemerintah pusat, Pemda, atau dana desa, dan program padat karya tunai dalam minggu-minggu ini harus dipastikan sudah jalan di lapangan. Bansosnya sudah diterima masyarakat, program padat karya juga sudah jalan di lapangan," kata Jokowi dalam sambutan rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (6/5).
Program padat karya ini dilakukan oleh sejumlah kementerian yang memiliki program pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya, pembangunan jalan-jalan desa yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerjanya. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 16,9 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalihkan sebagian dana desa untuk bantuan sosial tunai.
Bansos dengan dana desa ini akan menyasar 10 juta keluarga dengan indeks nominal Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 21 triliun. Bansos dan program padat karya tunai diyakini pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat yang anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga sebagai roda penggerak PDB nasional melambat signifikan menuju level 2,84 persen. Angka ini jauh merosot dibanding capaian pada periode tahun lalu sebesar 5,02 persen.
Selain itu, konsumsi pemerintah juga merosot ke angka 3,74 persen dari capaian sebelumnya, 5,22 persen. Sedangkan belanja di luar konsumsi pemerintah dan rumah tangga, biasa disebut Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), justru terkoreksi tajam ke -4,91 persen. Angka ini anjlok dibanding capaian sebelumnya, 16,96 persen.
"Ini benar-benar dilihat secara detail LNPRT ini," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika