REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Jilin, kota kedua terbesar di provinsi dengan nama yang sama di China melaporkan adanya risiko penyebaran virus corona jenis baru (Covid-19) lebih lanjut. Pemerintah kota memperingatkan pada Rabu (13/5) bahwa ada potensi penyebaran virus lebih jauh, menyusul enam kasus infeksi virus terbaru dikonfirmasi dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Wakil Wali Kot Jilin Gai Dongpping pihak berwenang akan meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus corona jenis baru. Aturan pembatasan yang ketat kembali diberlakukan, dengan menangguhkan sementara pergerakan keluar masuk wilayah kota, sehingga layanan transportasi umum, baik keberangkatan maupun transit di stasiun kereta utama seluruhnya dihentikan.
Sebanyak lima kasus Covid-19 terbaru dilaporkan berasal dari wilayah di sekitar 100 kilometer (63 mil) dari Changchun, Ibu Kota Provins Jilin. Sebelumnya, sebuah kluster infeksi juga dilaporkan di Shulan.
Sepanjang akhir pekan lalu, terdapat 14 kasus Covid-19 terbaru yang dilaporkan di Shulan. Lockdown akan kembali diberlakukan oleh pihak berwenang di kota itu seperti sebelumnya. Seluruh apotek dan klinik juga hars berhenti menjual obat demam, karena semua pasien yang dicurigai terinfeksi virus corona jenis baru akan dikirim ke rumah sakit rujukan.
Sejauh ini, pemerintah provinsi Jilin mengatakan pemeriksaan (screening) kepada 2.005 orang telah dilakukan dan dari hasil pelacakan kontak, karantina terhadap 290 orang tengah dilakukan. Komisi Kesehatan Nasional dan Pusat Pengendalian Penyakit China juga telah tiba di Shulan pada Ahad (10/5) lalu untuk memandu upaya pencegahan dan pengendalian epidemi.
Kemunculan kasus Covid-19 terbaru di Shulan telah membuat banyak ahli kesehatan khawatir akan gelombang kedua virus corona jenis baru di Negeri Tirai Bambu. Lockdown di kota ini dinilai harus kembali dilakukan dengan segera karena risiko penyebaran yang tinggi, terlebih lokasi atau area wilayah berbatasan langsung dengan Rusia dan Korea Utara (Korut).
Ikuti Whatsapp Channel Republika