REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 akan membuat pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak defisit pada tahun 2020. Salah satu yang dibahas dalam aturan itu terkait iuran.
"Proyeksinya kalau nanti Perpres 64 ini berjalan, kita hampir tidak defisit. Kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in dan cash out," kata Fachmi dalam konferensi pers mengenai penjelasan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 melalui sambungan video di Jakarta, Kamis (14/5).
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam perpres itu disebutkan iuran peserta mandiri atau segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja kelas III sebesar Rp 42 ribu mulai berlaku Juli 2020.
Namun, di dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 disebutkan peserta hanya cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500. Pasalnya, sisanya yang sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat.