REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjalani persidangan kasus korupsi pada hari Ahad (24/5), pertama kali seorang pemimpin yang menjabat akan disidang dalam sejarah negara itu.
Netanyahu telah didakwa melakukan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Dilansir di BBC, Ahad (24/5) disebutkan bahwa ia membantah tuduhan tersebut.
PM berusia 70 tahun itu telah menolak seruan oleh lawan politik untuk mundur saat ia melawan kasus tersebut. Ini terjadi hanya seminggu setelah ia dilantik kembali ke jabatannya sebagai kepala pemerintahan persatuan nasional.
Saingan politiknya, Benny Gantz, setuju untuk berbagi kekuasaan setelah tiga pemilihan yang tidak meyakinkan dalam waktu kurang dari setahun. Netanyahu diperkirakan akan menghadiri sesi pembukaan persidangan, yang akan diadakan di Pengadilan Distrik Yerusalem.
Pemimpin partai sayap kanan partai Likud ini adalah perdana menteri terlama di Israel, yang telah berkuasa terus menerus sejak 2009. Dia juga menjabat masa jabatannya mulai 1996-1999.
Netanyahu telah didakwa dalam tiga kasus, dikenal sebagai 1.000, 2.000 dan 4.000. Dalam kasus 1.000 (penipuan dan pelanggaran kepercayaan), ia dituduh menerima hadiah, terutama cerutu dan botol sampanye, dari pengusaha yang kuat dengan imbalan bantuan.
Dalam Kasus 2.000 (Penipuan dan pelanggaran kepercayaan) Netanyahu dituduh menawarkan untuk membantu meningkatkan sirkulasi surat kabar Israel, Yediot Ahronot, dengan imbalan liputan positif.
Dalam Kasus 4.000 (Penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan) sebagai PM dan menteri komunikasi pada saat dugaan pelanggaran, Netanyahu dituduh mempromosikan keputusan pengaturan yang menguntungkan pemegang saham pengendali di raksasa telekomunikasi Bezeq, Shaul Elovitch, dengan imbalan liputan positif oleh situs berita Walla milik Elovitch.
Netanyahu membantah keras semua tuduhan terhadapnya. Dia menyebut tuduhan itu adalah "perburuan penyihir" oleh lawan-lawan politiknya, dan telah bersumpah untuk membersihkan namanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika