Kamis 28 May 2020 17:36 WIB

Pemkot Bogor Siapkan Skenario Sambut Ajaran Baru

Tahun ajaran baru harus mematuhi protokol kesehatan.

Rep: Nugroho Habibi / Red: Agus Yulianto
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim
Foto: Republika/Nugroho Habibi
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkot Bogor sedang menyiapkan skenario memasuki tahun ajaran baru 2020/2021. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, tengah menghimpun berbagai informasi termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) selama pandemi Covid-19.

"Kira-kira untuk sektor pendidikan di tahun ajaran baru nanti ada semacam skenario untuk transisi, enam minggu pertama harus shifting (masuk gantian)," ucap Dedie di Kota Bogor, Kamis (28/5).

Dedie mengungkapkan, hanya pelajaran yang berkaitan dengan teori yang akan disampaikan di kelas melalui KBM. Sedangkan mata pelajaran olahraga, kantin sekolah, dan jajanan tetap ditutup sementara.

"Hal lain seperti jumlah siswa per kelas yang dibatasi sampai 50 persen dan jam pelajaran yang hanya 4 jam per hari, termasuk 3 hari kelas, 2 hari daring dan seterusnya," tutur dia.

Selain itu, Dedie mengatakan, pihaknya mempertimbangkan guru yang berusia di atas 45 tahun untuk mengajar di rumah secara daring. Pasalnya, mereka masuk dalam orang yang rentan tertular Covid-19.

"Jadi, masih banyak hal yang perlu dibahas secara berjenjang dari daerah sampai Pusat," ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin menyampaikan, tahun ajaran baru harus mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, Fahrudin menyatakan, banyak aktivitas KBM di kelas harus dimodifikasi.

"Kita modifikasi jumlah siswa yang masuk, jam sekolah, persiapan guru, kesiapan kepala sekolah, kesiapan sarana dan prasarana, pakek masker, jaga jarak. Pokoknya ikuti protokol Covid-19," kata Fahrudin.

Dia mengatakan, jumlah siswa yang berada di kelas akan dibatasi dari 50 hingga 25 persen. Sebab, jumlah siswa setiap sekolah tidak sama, ada yang 50 siswa per kelas dan ada yang 20 siswa per kelas. Sehingga, bila dilakukan pembatasan, maka jaga jarak tak bisa merata.

Di Kota Bogor terdapat 528 sekolah yang berada dinaugan Disdik. Adapun rinciannya, yakni 265 sekolah dasar (SD) dan 263 sekolah menengah pertama (SMP).

"Tapi yang paling utama yaitu bagaimana memastikan sekolah, guru dan tenaga pendidik  dalam kondisi sehat," ungkapnya.

Mengenai guru yang berusia di atas 45 tahun, Fahrudin mengatakan, belum dapat memutuskan. Dia menyampaikan, masih menunggu keputusan bersama dan menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor.

"Kan Perwali belum ya. Tapi kita sudah persiapkan dari sekarang," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menyatakan, sedang membahas persiapan rapid dan swab test bagi tenaga pendidik. Demikian, bila dilakukan KBM di kelas, tenaga pendidik terbebas dari Covid-19.

"Itu yang kita bahas dilingkup disdik, tapi ini harus disampaikan dan diskusi dengan dinkes, diskusi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Bogor," ujarnya.

Dia menambhakan, pihaknya belum menerima kalender akademik dari Kementrian Pendidikan (Kemdikbud). Namun, dia mengaku, harusnya Kota mulai masuk sekolah pada tanggal 13 Juli 2020.

Selain itu, dia mengatakan, telah mengeluarkan surat edaran untuk melarang perayaan wisuda atau perpisahan disetiap sekolah yang dinaungi disdik. Sebab, sampai saat ini kegiatan berkerumun dan berkumpul tetap dilarang.

"Karena kan mengumpulkan banyak orang di situ. Jadi lakukan saja sirahturami apakah lewat aplikasi atau lewat hal hal yang tidak melanggar hal yang melanggar protokol kesehatan," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bahri meninta, Pemkot Bogor dapat menjamin keamanan siswa dan tenaga pendidik dari Covid-19 bila memasuki tahun ajaran baru. Jangan sampai, kata dia, terdapat persebaran Covid-19 di sekolah.

"Sebelum diputuskan, perlu dipastikan dulu kesiapan, sara prasarananya, kemanan, bukan hanya tenaga pendidiknya, tapi siswanya juga," ucap Saeful.

Selain itu, dia meminta, Disdik Kota Bogor dapat mengukur efektivitas KBM di dalam kelas. Sebab, dengan pengurangan jumlah siswa kemungkinan besar materi yang disampaikan tidak akan merata ke semua siswa.

"Ini konsep pengurangan jumlah siswa di dalam kelas yang diterapkan ini harus jelas. Apakah nanti materinya sama atau seperti apa," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement