REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, tidak jadi memangkas anggaran bantuan sosial (bansos) seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) demi subsidi tunjangan kinerja daerah (TKD). Anies mengakui, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP, dan bantuan-bantuan lainnya dipangkas 50 persen, senilai Rp2 triliun atau sama dengan 25 persen anggaran TKD untuk aparatur sipil negara (ASN).
"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta," ujar Anies dalam pesan tertulisnya kepada ASN DKI Jakarta yang diterima Antara, Jumat.
"Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," ujar Anies melanjutkan.
Anies mengatakan, meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpaksa mengurangi sejumlah anggaran belanja di berbagai sektor, untuk program-program terkait bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan. Sementara untuk biaya penanganan bencana ditingkatkan untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19.
"Anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp188 miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika