REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI menemui sejumlah pelaku usaha, mulai dari pemilik hingga pekerja, untuk mengetahui kesiapan penerapan tatanan normal baru yang rencananya diterapkan pekan depan. DPR perlu tahu fakta di lapangan maupun informasi langsung dari pengusaha dan serikat pekerja tentang persiapan menghadapi normal baru.
"Apakah sudah siap bila pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar diberlakukan, dan diganti Tatanan Baru atau New Normal. Kami perlu tahu apa mereka siap. Ternyata banyak juga pekerjaan rumahnya," ujar Ketua Satgas Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/5).
Karena itu, Satgas berencana menggelar rapat gabungan pekan depan bersama para pemangku kepentingan di dunia usaha, termasuk kelompok buruh. "Saya putuskan, kami buat rapat konsultasi gabungan dengan Kementerian dan instansi terkait. Kalau tidak Rabu, Kamis depan. Sebelum tatanan baru pokoknya," kata dia.
Dasco mengaku cukup terkejut karena di saat pemerintah menyatakan sudah siap dengan tatanan baru, justru pelaku usaha banyak yang belum siap.
Menanggapi keluhan para pengusaha dan buruh, Dasco menilai, DPR segera menggelar rapat untuk mengajak pemerintah mencari jalan keluar supaya roda ekonomi berjalan, dan kesehatan juga terjaga di masa pandemi COVID-19.
Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh saat ini terguncang tak hanya persoalan tak bisa bekerja karena gelombang PHK tetapi juga karena jaminan kesehatan. "Kami minta DPR dan pemerintah fokus dulu, urusan kesehatan ini, karena kurva belum melandai," katanya.
Sebelumnya, keluhan juga ditampung Dasco dan para anggota DPR RI dari Satgas Covid-19 dari para pengusaha di Kamar Dagang Indonesia atau Kadin.
Menurut Ketua Kadin, Rosan Roslani, urusan protokol kesehatan dan stimulus, yang dicemaskan pengusaha. "Kita sudah rugi Rp 1.000 triliun dalam 2,5 bulan. Pemulihan masih 5-6 bulan, berapa lagi yang mesti hilang?" katanya.
Rosan menilai, stimulus penting diberikan pemerintah kepada swasta tak cuma untuk BUMN. Selain itu, langkah mencetak uang juga bisa membantu para pelaku usaha.
"Pemulihan butuh uang. Kalau mencetak uang, kita ini enggak menambah uang baru (bila pemerintah memberikan bantuan), tapi mengganti uang yang hilang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika