REPUBLIKA.CO.ID, PHILADELPHIA -- Kandidat presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melepaskan serangan paling agresif terhadap Presiden Donald Trump. Ia menyebut panglima tertinggi AS itu mengabaikan nilai-nilai utama konstitusi dan 'lebih tertarik pada kekuasaan daripada prinsip-prinsipnya'.
"Dia pikir memecah belah akan membantunya, narsismenya menjadi lebih penting daripada kesejahteraan nasional," kata mantan wakil presiden Barack Obama itu dalam pidatonya di Aula Kota Philadelphia, Selasa (3/6) lalu.
Biden menyinggung tentang polisi mendorong demonstran agar Trump bisa berpose dengan Injil di depan Gereja St. John. "Jika dia membukanya alih-alih memamerkannya, ia dapat belajar sesuatu," kata Biden.
Politisi Partai Demokrat ini juga mencaci pihak berwenang yang menggunakan gas air mata dan granat cahaya agar sesi foto Trump dapat digelar. Ia menambahkan seharusnya Trump juga membuka konstitusi AS.
"Jika ia melakukannya, ia akan menemukan Amandemen Pertama, melindungi hak masyarakat untuk berkumpul dengan damai dan mengajukan petisi ke pemerintah untuk memberikan keluhan," katanya.
Penasihat senior Trump, Kellyanne Conway, membantah Trump memerintahkan polisi untuk memukul mundur pengunjuk rasa dan memandang kunjungan ke gereja hanya sesi foto. Ia membalas pernyataan Biden dan pihak lain yang mengkritik Trump dengan mengatakan mereka tidak tahu niatan presiden sebenarnya.
Biden kembali tampil di hadapan publik setelah menghentikan kampanye selama dua bulan karena pandemi corona. Biden muncul dari rumahnya di Delaware untuk menghadapi Trump. Ia tidak lagi mengandalkan event-event virtual dan hadir di tengah khalayak untuk berkompetisi langsung dengan presiden.
Philadelphia adalah penampilan Biden untuk ketiga kali berturut-turut sejak Maret lalu. Pidatonya disiarkan langsung oleh tiga stasiun televisi besar.
Biden berbicara tentang bergolakan yang dipicu kematian George Floyd. Ketika Biden bicara, Garda Nasional berjaga-jaga di depan Aula Kota sebab Philadelphia masih menghadapi unjuk rasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika