REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan perhatian serius terhadap kebijakan-kebijakan yang menjadi sorotan masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut, yakni program bantuan sosial yang dinilai tak berjalan baik dan tak tepat sasaran.
“Catatan-catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius presiden,” ujar Fadjroel dikutip dari siaran resmi yang diterima, Senin (8/6).
Ia menilai salah satu kunci utama menyelesaikan masalah distribusi bantuan sosial ini, yakni penguatan sistem responsif yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah secara efektif dan efisien. “Kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah, secara efektif dan efisien,” jelas dia.
Menurut Fadjroel, presiden terus berupaya melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan. Namun, kesuksesan penguatan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik.
Karena itu, Jokowi pun mendorong adanya partisipasi publik agar reformasi birokrasi lebih konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum. “Sehingga Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum,” ujar dia.
Sementara itu, Indikator Politik Indonesia (IPI) menggelar survei terkait penanganan Covid-19 dan implikasinya terhadap berbagai aspek, salah satunya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat menurun.
Survei yang digelar pada Mei 2020 tersebut menunjukkan penurunan tren kepuasan masyarakat pada Jokowi setelah sebelumnya dilakukan Survei pada 2020.
"Kepuasan terhadap kerja Jokowi sekitar 66,5 persen, cenderung menurun tapi tidak signifikan dibanding temuan sebelumnya 69,5 persen," demikian poin survei yang telah dikonfirmasi Republika pada Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, Senin (8/6).
Jawaban sangat puas pada Februari persen sedangkan pada Mei 14,3 persen. Sementara jawaban cukup puas menurun dari 57,6 ke 52,2 persen. Lalu, jawaban kurang puas meningkat dari 26,1 ke 27,4 persen.
Responden yang menyatakan tidak puas sama sekali juga meningkat dari 2 ke 2,3 persen. Adapun yang tak menjawab juga meningkat dari 2,3 ke 3,8 persen.
Berdasarkan survei periodik IPI, penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi sendiri terjadi sejak September 2019, dimulai dengan angka 71,8 persen, lalu pada Februari 2020 sebanyak 69,5 persen, dan pada Mei 2020 sebanyak 66,5 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika