jatimnow.com - Seorang pasien rumah sakit swasta yang berada di kawasan Surabaya utara mengeluhkan terhadap pengenaan biaya alat pelindung diri (APD) yang jumlahnya cukup besar.
Nur Laily mengatakan, biaya APD sebesar Rp 15 juta dibebankan saat suaminya, Muhammad Shochib yang menjalani perawatan selama 10 hari dari tanggal 24 Mei hingga 3 Juni 2020.
"Saya masukkan bapak ke rumah sakit swasta itu karena dekat dengan rumah. Saat itu kondisi suami saya lemas tak memungkinkan dan saya panik," katanya kepada jatimnow.com, Jumat (12/6).
Melihat suaminya terus mengeluh sakit, perempuan berusia 47 tahun itu kemudian mendaftar untuk masuk rumah sakit swasta tersebut.
Ia mengaku, sebenarnya mau memasukkan suaminya ke RSU dr Soetomo tetapi dirinya mendapat informasi jika tidak menerima pasien karena penuh.
Maka dirinya memutuskan membawa suaminya ke rumah sakit di dekat rumahnya itu.
"Saya masukan ke rumah sakit di sana karena dekat dengan rumah. Mau tak bawa ke RSU Soetomo, banyak info jika tidak menerima baru. Saya bawa ke sana (RSU dr Soetomo) ternyata balik juga percuma," ujarnya.
Pembiayaan rumah sakit milik suami Nur Laily, Muhammad Shochib
"Memang saya bawa suami bukan ke rumah sakit rujukan Covid-19, jadi BPJS kami tidak berlaku," imbuhnya.
Ia menerangkan, sejak awal dirinya diberitahu biaya per hari perawatan di rumah sakit swasta itu mencapai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta. Saat itu suaminya dimasukkan ke ruang isolasi.
"Biaya Rp 3 juta sampai Rp 4 juta itu sudah termasuk kamar, APD hingga dokter. Tahunya pas pulang saya dibebankan biaya total 10 hari dirawat sebesar Rp 27 juta. Yang termahal itu biaya APD, satu harinya dibebankan Rp 1,5 juta. Total Rp 15 juta selama menjalani perawatan selama 10 hari," paparnya.
Ibu anak satu anak itu melanjutkan, sebelumnya suaminya disebut reaktif setelah rapid test.Namun setelah menjalani swab maka diketahui jika suaminya negatif Covid-19.
"Di hari keempat di rumah sakit, suami menjalani swab ternyata hasilnya negatif Covid-19. Suami saya ternyata kena penyakit asam lambung," katanya.
"Saya telepon pengaduan minta keringanan biaya. Sampai sekarang tidak ada bantuan dari siapapun. Terpaksa saya hutang di perusahaan tempat suami bekerja dan saudara-saudara. Bapak kerja di salah satu perusahaan swasta di (Tanjung) Perak," tambahnya.
Ia mempertanyakan alasan APD tidak mendapat bantuan dari pemerintah sehingga tidak dibebankan kepada pasien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika