REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tidak semua komisaris yang diangkat berasal dari Kepolisian, TNI, KPK, atau BIN. Erick menyebut nama-nama seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Agus Martowardojo, hingga Chatib Basri yang menduduki posisi komisaris utama Pertamina, BNI, dan Mandiri.

"Tiap pemilihan ada alasan. Kita tahu di pertambangan kadang-kadang ada konflik, baik yang namanya tanah, perizinan yang tumpang tindih, ada juga isu sosial dengan masyarakat, kita harus seimbangkan," ujar Erick saat konperensi digital di Jakarta, Jumat (12/6).

Oleh karena itu, Erick selalu menempatkan orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu dalam menduduki kursi komisaris di BUMN. "Di masing-masing perusahaan itu ada ahlinya untuk industrinya, ada ahlinya untuk keuangan, dan ada ahlinya untuk isu sosialnya. Ini yang kita coba seimbangkan, apalagi di sumber daya alam itu kan kekayaan negara harus kita lindungi," ucap Erick. 

Pun dengan sektor asuransi yang kerap muncul isu penipuan dan pertanggung jawaban yang tidak juga terselesaikan sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian. Oleh karena itu, Erick mengaku sengaja memasukan figur-figur yang dekat dengan penegakan hukum dan ahli keuangan.

"Ini keseimbangan saja. Sama juga di Kementerian BUMN, latar belakang saya lebih entrepreneur, dua wamen saya lebih perbankan tapi deputi saya ada yang latar belakangnya hukum, keuangan dari swasta, dan ada juga deputi yang human capital dari dalam perusahaan BUMN," kata Erick. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika