REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih mencari cara untuk bisa meringankan beban tagihan listrik masyarakat yang membengkak. Saat ini satu satunya solusi hanyalah opsi mencicil pembayaran. Pemerintah sulit meringankan beban masyarakat yang tagihannya melonjak ini apabila memakai APBN.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menjelaskan sebenarnya opsi mencicil pembayaran bagi pelanggan yang tagihan listriknya membengkak sudah dikordinasikan dengan ESDM. Saat itu kata Rida, Pemerintah berdiskusi dengan PLN tentang cara apa yang terbaik untuk mengatasi hal ini.

"Itu kan hasil kita kordinasi sama PLN ketika ini mencuat. Rapat 5 Juni kemarin. Apa saja nih caranya, itu PLN membantu dengan cicil," ujar Rida saat ditemui di DPR, Selasa (23/6).

Rida menjelaskan jika tagihan listrik yang membengkak ini kembali dibebankan kepada APBN untuk membantu, maka hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sebab, kata Rida saat ini posisi APBN saja sudah negatif.

"Kalau ke negara mah gampang banget, tapi kan Bu Menkeu kasihan. Itu kan sudah negatif seribu lebih," ujar Rida.

Rida pun tak menampik dampak Covid-19 ini berdampak ke semua elemen masyarakat. Menurutnya Pemerintah perlu membuat skala prioritas masyarakat terdampak Covid-19 dari yang paling parah hingga seterusnya.

"Rumah tangga kan merana, tapi mana yang paling merana itu kan kelompok rumah tangga yang paling bawah. Makanya kan dibayarkan negara," ujar Rida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika