REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu menuturkan, peran masyarakat dan peran pemerintah harus berimbang untuk menghadapi krisis ekonomi akibat Covid-19. Ia menilai, saat ini peran pemerintah masih lebih banyak daripada masyarakat.
Saat ini, pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 677,2 Triliun untuk mengatasi krisis wabah. Dwia menuturkan, dana ini sebaiknya dialokasikan secara berbeda antar wilayah disesuaikan dengan dampak yang dirasakan masyarakat. Selain kitu melakukan re-design terhadap pemulihan ekonomi nasional secara strategis menuju kemandirian masyarakat.
"Saya melihat, peran pemerintah sangat dominan sementara partisipasi masyarakat lemah. Di era new normal, hal ini perlu di re-design ulang sehingga peran pemerintah dan partisipasi masyarakat berimbang dan bertahap," kata Dwia, dalam keterangannya, Jumat (26/6).
Ia menuturkan krisis Covid-19 tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan, melainkan berbagai sektor di lini kehidupan bermasyarakat. Sejak pandemi, angka kemiskinan berdasarkan data dari Bank Dunia menunjukkan jumlah kemiskinan berada di angka 632 juta jiwa.
Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan yang proyeksinya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian hingga 1 persen. Sementara angka kemiskinan naik hingga 12,4 persen.
"Semua ini adalah sumber permasalahan yang membuat kita terjebak di dalam perangkat krisis multidimensional. Persoalannya memang berawal dari Covid-19, sehingga menuntut pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Namun efeknya tentu berpengaruh pada krisis ekonomi, kemiskinan meningkat dan pada saat yang sama merangkap dengan krisis sosial," kata dia.
Lebih lanjut, Dwia memandang era new normal sebagai tatanan baru pasca pandemi merupakan situasi yang harus dihadapi bersama. Caranya adalah dengan melakukan penataan ulang dan beradaptasi di segala sektor dengan tetap berfokus pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Di tengah situasi wabah pandemi, menyamakan persepsi antara masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting, sehingga kebijakan yang dibuat dapat diterima semua pihak. Selain itu, diperlukan adanya penataan peta prioritas untuk membantu mengalokasikan sejumlah kebijakan yang dihadirkan pemerintah dalam upaya membantu masyarakat menghadapi krisis pandemi.
"Cara pandang ini perlu disamakan, jangan sampai masyarakat memandang hal itu adalah masalah, sementara pemerintah tidak, begitupun sebaliknya. Sehingga memang kita membutuhkan manajemen pasca krisis dan pemulihan seperti melakukan perlindungan pada komunitas terkena bencana, restorasi dengan waktu yang tepat untuk kehidupan normal serta formulasikan tujuan bersama dari semua pihak yang terlibat," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika