REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritisi keputusan pemerintah yang tak lagi umumkan perkembangan data Covid-19 melalui konferensi pers harian. Ia mendorong agar pemerintah tetap mengungkapkan perkembangan data Covid-19 secara lisan.
"Karena tidak semua juga masyarakat kita mampu mengakses internet secara langsung," kata Saleh kepada Republika, Rabu (22/7).
Belum lagi kendala lain seperti tidak semua masyarakat memiliki telepon genggam seluler, dan tidak semua masyarakat tahu alamat laman yang bisa diakses.
"Kemudian ada juga yang tidak punya kuota atau data untuk membuka akses internet terutama mereka yang dari desa-desa itu. Tapi kalau televisi kan minimal itu masih ada di desa-desa," ujarnya.
Menurutnya informasi terkini mengenai data Covid-19 perlu dibuka seluas-luasnya agar masyakarat memiliki referensi terkait penyebaran Covid-19. Oleh karena itu penting juga menurutnya pemerintah mengungkapkan peta penyebaran Covid-19.
"Jadi kalau punya peta penyebaran virus ini kan orang bisa mengantisipasi, misalnya di kabupaten ini banyak, di kabupaten ini nggak banyak, ini zona merah ini zona hijau, orang-orang kan bisa mengantisipasi kemana dia harus pergi, ya jangan pergi ke zona merah, tapi kalau nggak diumumkan, nggak ada petanya kan gelap," jelasnya.
Selain itu pemerintah juga perlu memperhatikan keamaman siber. Jangan sampai data yang disampaikan melalui website tersebut justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk dijadikan hoaks.
"Salah satu musuh utama kita dalam penanggulangan Covid-19 ini ya berita-berita hoaks yang banyak tersebar di masyarakat. Jadi hoaks itu dimulai dengan medsos kan, termasuk nanti kekhawatiran kita ada orang yang iseng-iseng saja atau ya malah justru mengambil kesempatan untuk merusak informasi dan seterusnya. itu tetap harus diwaspadai oleh pemerintah," tegasnya.
