REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan koreksi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyebut, target APBD Jatim turun 5 persen, yakni dari Rp 35,1 triliun menjadi Rp 33,14 triliun. Penurunan target terbesar terjadi pada pajak daerah.
"Penurunan itu terjadi karena yang terbesar di pajak daerah. Yang semestinya (target) Rp 15 triliun lebih, itu menjadi Rp 12 triliun lebih. Yang lainnya seperti biasa," ujar Heru, di Surabaya, Kamis (20/8).
Heru meyakini, target baru APBD tersebut, khususnya sektor pendapatan pajak daerah bisa terpenuhi hingga akhir tahun. Haru mengakui, untuk merealisasikan target tersebut, ekonomi daerah yang sempat terpuruk akibat pandemi, harus kembali menggeliat. Perbaikan ekonomi tersebut menurutnya saat inu mulai nampak.
"Mudah-mudahan yang di Rp 12 triliun sekian itu di sisa waktu sampai Desember ini mulai ada pergerakan ekonomi yang bisa mengangkat pajak daerah," ujarnya.
Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengatakan, Pemprov Jatim harus fokus pada penanganan pemulihan ekonomi di sisa tahun anggaran 2020. Pihaknya meminta Pemprov Jatim menyiapkan langkah strategis demi mengencangkan laju ekonomi yang sempat terkontraksi pada triwulan II 2020. Dimana kontraksinya sebesar 5,9 persen (YoY).
"Banyak cara yang kita lakukan, seperti program padat karya. Upaya ini untuk mengantisipasi guncangan ekonomi," kata Kusnadi.
Kusnadi menilai, guncangan ekonomi yang paling terasa adalah di masyarakat perkotaan. Situasi pandemi Covid-19 menurutnya memengaruhi daya beli. Sementara, masyarakat perdesaan, terutama yang berbasis pertanian masih mampu bertahan. Terbukti dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mampu tumbuh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim NTP Juli 2020 naik 0,22 persen dibanding bulan sebelumnya.
"Di wilayah perdesaan dalam bantuan baik dari pusat, provinsi dan Pemkab sangat luar biasa. Yang wilayah perkotaan ini banyak yang belum mendapatkan," kata dia.
Karena itu, dia berharap, fokus seperti ini menjadi perhatian Pemprov Jatim dalam menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi agar tidak terjerembab lebih dalam. Kusnadi juga mendorong ada bantuan stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur mencatat, ekonomi Jatim pada triwulan II 2020 terkontraksi 5,90 persen dibandingkan triwulan II 2019 (YoY). Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengungkapkan, dari sisi produksi, kontraksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 34,54 persen.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi tertinggi terjadi pada Ekspor Luar Negeri sebesar 18,70 persen. Kemudian diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,55 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,79 persen.
"Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,39 persen," ujar Dadang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika