REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan arah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah perlu lebih diarahkan kepada pemerataan distribusi pangan Nusantara. Hal ini mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan nasional.

"Pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum merata. Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 62,3 persen dari 245 proyek infrastruktur yang direncanakan berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera," kata Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta dalam rilis, Kamis (20/8).

Menurut Felippa Ann Amanta, pembangunan infrastruktur harus bisa lebih merata untuk menghubungkan pulau-pulau Indonesia. Selain itu, ujar dia, infrastruktur logistik pangan seperti fasilitas pendingin dan fasilitas pengolahan juga perlu mendapat perhatian ekstra.

Ia berpendapat bahwa fasilitas logistik pangan yang memadai dapat mengurangi biaya distribusi serta mencegah makanan terbuang sia-sia. "Pembangunan infrastruktur memang bukan hal yang mudah dan akan memakan biaya, namun banyak opsi pembiayaan bekerjasama dengan pihak swasta yang dapat dipertimbangkan pemerintah," kata Felippa.