REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan pada Kamis (27/8) mendesak para pelaku bisnis untuk membuat karyawan bekerja dari rumah setelah melaporkan jumlah kasus virus corona harian tertinggi sejak Maret. Negara itu juga melaporkan risiko klaster baru di layanan call center dan gudang logistik.
Korea Selatan melaporkan 441 kasus virus corona baru pada Rabu, infeksi harian paling tinggi sejak awal Maret ketika negara itu mengalami wabah besar pertama, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) pada Kamis.
Sementara itu, pihak berwenang mengatakan lonjakan baru-baru ini sebagian besar berkaitan dengan wabah di sebuah gereja dan pada unjuk rasa antipemerintah awal bulan ini. Mereka memperingatkan tentang kemungkinan klaster baru di tempat kerja yang padat.
"Harap melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor risiko di tempat kerja, di mana lingkungan kerja sangat rentan terhadap infeksi, seperti call center dan gudang logistik," kata Menteri Kesehatan Park Neung-hoo.
"Untuk mengurangi penularan di tempat kerja, harap kurangi jumlah staf dengan jam kerja yang fleksibel, bekerja dari rumah dan jam kerja yang berkala."
Pada Maret, Korea Selatan melaporkan wabah di layanan call center, sementara setidaknya 100 kasus dikaitkan dengan pusat logistik yang dijalankan oleh raksasa e-commerce Coupang Corp pada bulan Juni. Park mengatakan setidaknya 80 persen infeksi selama seminggu terakhir berasal dari daerah metropolitan Seoul yang padat penduduk dan banyak yang terkait dengan gereja dan unjuk rasa politik.
Kasus-kasus baru itu membuat jumlah total infeksi virus corona di Korea Selatan menjadi 18.706 dan penghitungan kematian Covid-19 menjadi 313. Sebanyak 933 infeksi telah dilacak ke wabah di gereja, kata KCDC. Otoritas kesehatan sementara itu telah mengirim daftar setidaknya 51.000 orang, yang telah dikategorikan terkait dengan unjuk rasa pada 15 Agustus, kepada pemerintah daerah, kata pejabat kementerian kesehatan Yoon Tae-ho dalam sebuah penjelasan.
Lonjakan kasus virus corona baru terjadi ketika pemerintah mendorong reformasi perawatan kesehatan, yang telah memicu penentangan dari dokter, yang memicu pemogokan. Otoritas kesehatan sekarang mempertimbangkan kemungkinan memberlakukan jarak sosial tertinggi, di mana sekolah dan bisnis akan didesak untuk tutup, yang akan menimbulkan lebih banyak kerugian pada ekonomi terbesar keempat di Asia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika