Senin 31 Aug 2020 17:13 WIB

Kampung Dayeuhandap Garut Miliki Potensi Longsor

Pemkab Garut akan segera membuat tanggul sungai dan bronjong tebing.

Rep: Bayu Adji P / Red: Agus Yulianto
Wakil Bupati Helmi Budiman, meninjau lokasi sungai dan tebing rawan longsor pada kawasan pemukiman penduduk di Kampung Dayeuhandap, Kecamatan Garut Kota, Senin (31/8).
Foto: Dok. Diskominfo Garut
Wakil Bupati Helmi Budiman, meninjau lokasi sungai dan tebing rawan longsor pada kawasan pemukiman penduduk di Kampung Dayeuhandap, Kecamatan Garut Kota, Senin (31/8).

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Wakil Bupati Garut Helmi Budiman meninjau lokasi sungai dan tebing di kawasan pemukiman penduduk, wilayah Kampung Dayeuhandap, Kecamatan Garut Kota. Lokasi tersebut dinilai berpotensi terjadi bencana tanah longsor.

Helmi mengatakan, pihaknya akan segera melakukan penanggulangan di wilayah sungai dan tebing itu. Penanganannya akan segera dilakukan dengan pembuatan tanggul sungai dan bronjong tebing.

"Ini kan aliran Sungai Cipeujeuh. Menurut laporan dari warga, ini beberapa kali terjadi banjir. Bahkan bisa sampai 1,5 meter di lapang ini dan mungkin dengan ketinggian tersebut diperkirakan rumah pun terkena imbas banjir,” kata dia melalui keterangan resmi, Senin (31/8). 

Menurut dia, harus ada upaya secepatnya dalam penanggulangan masalah itu. Dia menyebutkan, paling tidak harus dibuat sempadan atau tanggul pada bantaran sungai, agar air tidak melimpah dan juga tidak memperkecil lebar sungai. Sebab, jika telah dibuat tanggul tapi lebar sungai terus mengecil, bencana banjir akan terus terjadi di wilayah itu.

“Saya juga sudah ngobrol dengan ketua RW setempat, jangan sampai ada pengecilan sungai," kata dia.

Sementara untuk ancaman bencana tanah longsor, Helmi mengatakan, harus dibuat penahan dengan bangunan atau bronjong. Dengan begitu, bencana longsor di wilayah itu dapat diantisipasi.

Pihaknya akan membicarakan masalah itu dengan Bupati Garut. Sebab, berdasarkan perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), biaya pembangunan tanggul dan bronjong di wilayah itu dapat menelan biaya Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. 

“Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa di tahun ini, apakah itu di dana BTT atau perubahan APBD, nanti dilihat mana aturannya yang masuk,” kata dia.

Helmi mengatakan, tebing setinggi kurang lebih 10 meter di kawasan pemukiman itu berpotensi terjadi longsor. Kondisi tebing yang menjulang tinggi tersebut tak memiliki tembok penahan tahan sedikit pun, sehingga dikhawatiran warga dilingkungan setempat akan menjadi korban ketika terjadi longsor. Apalagi, warga di tempat itu banyak yang mendirikan rumah di bawah lokasi tebing tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Tubagus Agus Sofyan mengatakan, wilayah itu memang sejak dulu memiliki potensi banjir dan longsor. Menurut dia, BPBD telah sering melakukan sosialisasi kepada warga untuk lebih waspada, terlebih saat memasuki musim hujan. 

Namun, penanganannya tak cukup hanya dengan sosialisasi, melainkan dilakukan dengan serius. Dia mencontohkan, harus dibuatkan bronjong di wilayah itu untuk mengantisipasi bencana longsor. "Itu sudah dikoordinasikan ke Dinas PUPR," kata dia saat dikonfirmasi Republika.

Menurut dia, kejadian banjir dan longsor di wilayah itu pernah terjadi pada 2019. Namun, tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement