REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa yakin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu mendongkrak perekonomian di daerahnya. Oleh sebab itu, dia mendorong keterlibatan peran serta semua elemen strategis untuk mendongkrak kebangkitan UMKM.
Khofifah mengatakan, pemulihan ekonomi di masa pandemi harus mengikutsertakan peran UMKM secara lebih dominan. Pasalnya, UMKM terbukti menjadi penggerak utama perekonomian di Jatim. "Terlebih, kontribusi UMKM di Jatim dibuktikan dengan 54 persen dari PDRB Jatim," ungkap Khofifah.
Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 454,26 milliar untuk penguatan kelembagaan dan fasilitasi pemasaran. Anggaran tersebut juga digunakan buat penguatan pada akses pembiayaan, produksi restrukturisasi usaha dan SDM KUKM.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memiliki banyak program yang salah satunya bernama Jatim Puspa. Program ini nantinya akan menyokong penanganan Covid-19 melalui pemberdayaan BUMDes. "Dan usaha ekonomi masyarakat berbasis perempuan kepala keluarga," jelasnya.
Ada pula bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi seperti permodalan BUMDes. Bantuan presiden produktif usaha mikro hingga fasilitasi standarisasi produk UMKM dan sebagainya.
Selain itu, Khofifah juga menyiapkan beberapa strategi antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) plus. Program ini menyasar warga lansia di 10 kabupaten kantong kemiskinan. Dengan adanya program ini diharapkan mampu menjaga basis konsumsi masyarakat guna memperkokoh pondasi perekonomian Jatim.
Selama masa pandemi Covid-19, Khofifah mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan program suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, Khofifah juga telah berkolaborasi dengan beberapa elemen dalam memberikan ketahanan pangan di Jatim.
Harapannya, bisa mengoptimalkan peran lumbung pangan Jatim yang mampu menjangkau hingga di 38 kabupaten/kota. "Pangan terjaga dengan aman dan terjangkau dan dipastikan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran," kata Khofifah.