Ahad 13 Sep 2020 10:43 WIB

Waspada Pontensi Meledaknya Kasus Covid-19 di Pilkada 2020

Masyarakat diingatkan untuk mewaspadai klaster pilkada.

Pilkada Serentak. Ilustrasi
Foto: MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS/ANTARA FOTO
Pilkada Serentak. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diikuti 270 daerah akan digelar serempak di tengah pandemi. Tahapan dimulai dari akhir Agustus hingga Desember. Sayang, di tengah pesta demokrasi justru dikhawatirkan akan memicu peningkatan kasus Covid-19.

Pasalnya, banyak daerah yang ditegur Kemendagri terkait pilkada. Di antaranya, karena mengadakan konvoi dan arak-arakan yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.

Padahal, dalam Pasal 49 ayat 3 PKPU menyatakan, pendaftaran calon hanya dihadiri oleh: a. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul bakal calon; dan atau b. Bakal pasangan calon perseorangan.

Karena itu, penting untuk menyadarkan semua pihak terkait, agar mengatasi wabah pandemi terlebih dahulu. Sebab, masyarakat belum bisa beraktivitas normal jika penyebaran virus belum dihentikan.

PENGIRIM: Mustaqfiroh, Manokwari, Papua Barat

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke [email protected].
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement