Selasa 15 Sep 2020 21:43 WIB

China Izinkan Pejabat Uni Eropa Kunjungi Xinjiang

China ingin negara Eropa melihat langung kondisi di lapangan, daripada desas desus.

Menara penjaga dan pagar kawat berduri mengelilingi fasilitas penahanan di Kunshan Industrial Park, Artux, Xinjiang. Associated Press telah menemukan bahwa pemerintah Cina sedang melaksanakan program pengendalian kelahiran yang ditujukan untuk warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, bahkan ketika sebagian besar penduduk Han di negara itu didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Langkah-langkah tersebut termasuk penahanan di penjara dan kamp, seperti fasilitas ini di Artux, sebagai hukuman karena memiliki terlalu banyak anak.(AP Photo/Ng Han Guan, File)
Foto: AP Photo/Ng Han Guan
Menara penjaga dan pagar kawat berduri mengelilingi fasilitas penahanan di Kunshan Industrial Park, Artux, Xinjiang. Associated Press telah menemukan bahwa pemerintah Cina sedang melaksanakan program pengendalian kelahiran yang ditujukan untuk warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, bahkan ketika sebagian besar penduduk Han di negara itu didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Langkah-langkah tersebut termasuk penahanan di penjara dan kamp, seperti fasilitas ini di Artux, sebagai hukuman karena memiliki terlalu banyak anak.(AP Photo/Ng Han Guan, File)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah China menyetujui permintaan beberapa diplomat dari Uni Eropa untuk mengunjungi Daerah Otonomi Xinjiang. China mempersilakan para sahabat dari berbagai negara, termasuk Uni Eropa, untuk melihat dan mengetahui situasi Xinjiang yang nyata daripada mendengar desas-desus atau kebohongan.

Demikian juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Selasa (15/9).  Dia menentang segala bentuk investigasi terhadap isu-isu terkait Xinjiang yang hanya menyalahkan pihak tertentu.

Baca Juga

Oleh sebab itu pernyataan Wang dalam jumpa pers reguler tersebut sekaligus untuk menanggapi permintaan resmi Uni Eropa yang akan melakukan investigasi independen terkait isu mengenai Xinjiang yang banyak dihuni etnis minoritas Muslim Uighur itu.

Menurut Wang, China telah mengeluarkan pernyataan pers dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang melibatkan para pejabat China, Jerman, dan Uni Eropa secara virtual pada Senin (14/9).

Dalam isu hak asasi manusia, Presiden China Xi Jinping menyatakan tidak ada jalan yang sama menuju pembangunan. "China tidak bisa menerima penceramah HAM dan menentang berbagai bentuk standar ganda," tegas Xi.

Presiden Xi juga mengklarifikasi bahwa Hong Kong dan Xinjiang sudah menjadi urusan dalam negeri China. China punya hak untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, persatuan, dan menentang siapa saja atau kelompok manapun yang membuat instabilitas, separatisme, keonaran, dan mencampuri urusan dalam negeri China.

Wang menambahkan bahwa China juga siap bertukar pikiran dan memajukan kepentingan bersama dengan Uni Eropa atas prinsip saling menghormati.

Dalam pertemuan puncak dengan Uni Eropa tersebut juga disinggung beberapa isu HAM, seperti perlindungan terhadap para pengungsi, meningkatnya rasisme, ekstremisme, dan etnis-etnis minoritas di negara-negara anggota Uni Eropa. Meningkatnya isu anti Yahudi, anti-Muslim, dan antikulit hitam juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

"Uni Eropa mengakui banyak persoalan yang dihadapi dan berharap bisa berdialog dengan China atas dasar kesetaraan, saling menghormati, saling mengerti, dan bisa mengatasi perbedaan dengan tepat," demikian Wang dalam pernyataan persnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement