REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bio Farma Indonesia telah masuk sebagai satu dari tujuh produsen potensial vaksin Covid-19 dari Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Sementara itu, Indonesia juga telah melakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan dan UNICEF Indonesia mengenai pengadaan dan mekanisme pengiriman vaksin dari GAVI Corvax Facility. 

Penandatangan telah dilakukan pada Rabu (16/9) antara Kementerian Kesehatan RI dengan UNICEF Indonesia yang disaksikan oleh Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan Menteri Luar Negeri.

"MoU ini sangat penting artinya sebagai infrastruktur yang diperlukan untuk persiapan proses pengadaan dan mekanisme pengiriman vaksin, sekali lagi, melalui jalur kerja sama multilateral," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pengarahan media pekanan, Kamis (17/9).

Retno mengharapkan dengan adanya MoU ini, masyarakat bisa dengan mudah menerima vaksin jika sudah tersedia. Sebagaimana diketahui, melalui pendekatan jangka pendek untuk memperoleh akses vaksin yang aman dengan harga terjangkau, Indonesia terus memperkuat kerja sama melalui jalur kerja sama bilateral dan multilateral.

"Pendekatan jangka pendek ini tentunya dilakukan sambil terus memperkuat upaya jangka panjang kita, yaitu kemandirian vaksin melalui pengembangan vaksin nasional kita, Vaksin Merah Putih," ujar Retno.

Selain itu, sebagai hasil dari komunikasi intensif Pemerintah Indonesia baik yang dilakukan oleh tim Jakarta, maupun tim PTRI Jenewa dan KBRI Oslo, Indonesia telah masuk dalam kategori Advance Market Commitment (AMC) dari GAVI Covax Facility. Hal ini menandakan Indonesia akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi nasional.

Retno juga menyampaikan, Indonesia juga akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA) maupun co-financing. Oleh karena itu, mekanisme pendanaan tersebut bakal berpengaruh pada harga.

"Diharapkan harga vaksin melalui kerja sama multilateral ini akan lebih murah dibandingkan mekanisme lainnya," kata dia menambahkan.

Dalam hal pengadaan vaksin, Pemerintah Indonesia memperikirakan vaksin melalui jalur kerja sama multilateral ini baru akan tersedia pada 2021. Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal proses kerja sama ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika