Oleh Riswadi, M.Pd. merupakan Sekretaris PW. ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) Prov. Kalimantan Timur
REPUBLIKA.CO.ID, Kiai kampung, merupakan sosok yang selalu dicari oleh masyarakat. Dicari untuk memberikan suluh kebenaran, menerangi kegelapan, mengajarkan akhlaq, dan menuntun umat agar dapat membaca Alquran, serta dalam rangka untuk mengenal Tuhan.
Tak heran, apapun hajat masyarakat selalu menantikan hadirnya kiai. Ketika anak sakit dan nakal, jodoh belum kunjung datang, rezeki sulit, bahkan kecurian, gagal panen, dan permasalahan rumah tangga, sowan tempat kiai dengan harapan dapat solusi atas permasalahan yang dialaminya.
Terlebih lagi, pada Pilkada 2020 ini. Para calon rela untuk sowan dan meminta restu dan do’a serta bantuannya untuk mengkomunikasikan melalui majelis taklim, kajian Islam, ceramah, tausiyah, yang diyakini dapat memuluskan pemenangan kontestasi politik yang akan dilalui. Bahkan peristiwa politik yang ada dinegeri ini, sosok Kiai kampung selalu dicari dan dinanti. Karena pengaruhnya di masyarakat begitu kuat, dengan harapan dapat menjadi “corong” atau “echo” para kandidat. Apakah itu yang dinamakan politisasi?.
Kata “politisasi” kerap mengandung konotasi negatif. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan cara-cara berpolitik yang tidak etis dan pragmatis. Sedangkan makna politisasi secara bahasa berarti hal membuat keadaan bersifat politis. Atau, menjadikan hal suatu yang bersangkutan dengan politik. Menurut Deutsch seperti yang dikutip oleh Kartini Kartono (1989), politisasi berarti membuat segala sesuatu menjadi politik (politicization is making things political). Sepintas tidak ada konotasi negatif, bahkan dapat dianggap sebagai bagian dari proses politik.
Politisasi dapat dimaknai sebagai hal yang kotor dalam politik ketika berbenturan dengan hukum dan peraturan kampanye dalam politik. Dalam hal ini Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur kampanye.
Politik kiai kampung
Kiai kampung merupakan istilah yang dipopulerkan oleh KH. Abdurrahman Wahid, atas kegelisahan beliau karena banyaknya para “Kiai Kota” atau “Kiai Cash” (berjuang untuk kepentingan sesaat antara lain kekuasaan, financial, atau bahasa sederhananya adalah hal yang bersifat keduniaan) bukan “Kiai Khos” atau “Kiai Asketis” (Kiai yang memilih untuk mendampingi ummat, memberdayakan masyarakat dan meninggalkan bahkan menjauhi politik praktis kekuasaan yang korup).
Harapan Gus Dur bahwa Kiai Kampung, tetap fokus dalam pembinaan umat, mendengarkan keluhan masyarakat kecil. Namun era sekarang ketika kiai sudah masuk wilayah politik praktis kemudian melupakan rakyat kecil (wong cilik), masyarakat pinggiran, kaum dhuafa’, pengemis, dll. Berbeda sekali dengan dahulu, Kiai Utama yakni Hadratussyaich KH. Hasyim Asy’ari dari Tebuireng Jombang dalam tulisan KH. Abdurrahman Wahid, “Hakekat Kiai Kampung”, bahwa KH. Hasyim Asy’ari masih dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan warga masyarakat tetap terpelihara dengan baik.
Namun saat ini, pada praktiknya Kiai kampung terbelah ada yang pro politik kemudian ada yang anti-politik-kekuasaan, serta ada yang memilih “jalur abu-abu” menurut Sumanto Al qurtubi “akomodatif kritis”- akomodatif tetapi tetap kritis terhadap pemerintah.
Bahkan terbelahnya Kiai kampung, dalam dukung mendukung terhadap pasangan calon kepala daerah, rela untuk menjadi garda terdepan bahkan siap “berperang” atau “berkelahi” dengan Kiai/ulama/ustadz yang mendukung calon lain.
Tak segan-segan untuk memuluskan kepentingannya, para kiai menyitir dalil baik Alquran dan Hadits Nabi serta pendapat para ulama sebagai “legitimasi teologis”. Dan lebih parahnya lagi mengklaim bahwa landasan teologis yang dipakai tersebut seakan yang paling sahih, paling benar, paling valid dan paling agamis.
Bukti keberhasilan terbesar Kiai Kampung adalah saat Pilpres 2019, berhasil memenangkan pasangan Ir. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024. Secara terstruktur kelembagaan Kiai Kampung dibentuk dari pusat sampai pelosok desa bahkan RT., untuk mewujudkan politik kebangsaan, politik keumatan dan politik kemanusiaan.
Namun setelah menghantarkan ke singgasana kekuasaan, apa imbal balik kepada Kiai Kampung? Adakah program yang menyentuh dan memperhatikan gerakan “dakwah kultural” dan “dakwah digital” kiai kampung? Dalam Pilkada 2020 bagaimana sikap politik Kiai Kampung, apakah masih berkenan dijadikan komoditas politik calon kepala daerah yang akan berkontestasi? Jawabannya kita serahkan semuanya kepada Kiai Kampung, apakah kapok atau tidak. Ibaratnya mendorong mobil mogok ketika sudah jalan ditinggal pergi. Kasihan dan memprihatinkan.
Mengharap simpati
Politik identitas masih dapat kita rasakan bersama di negeri ini. Umat Islam ibaratnya seperti gadis cantik yang menjadi pusat perhatian dan rebutan setiap gelaran pesta demokrasi. Kekuatan kuantitas dan kekhasan karakter demografi yang menjadi penguatnya.
Terlebih lagi, karakter pemilih saat ini apabila kiai kampung telah menyatakan dan menyuarakan pilihan terhadap sosok yang dikehendaki, maka ummat atau jama’ah akan mengikutinya.
Oleh karena itu, para calon kepala daerah berlomba untuk mendekati, membantu kegiatan, bahkan ada yang wakaf tanah untuk kepentingan perjuangan ummat pun juga dijalankan kepada kiai kampung.
Kenapa itu dilakukan? Tentu para calon berharap simpati publik, melalui pengaruh kiai kampung dapat memastikan dukungan pemilih. Karena diyakini bahwa kiai kampung, setiap hari bergaul dan berproses dengan ummat serta masyarakat. Apapun perkataan dan tindakannya menjadi pedoman bagi ummat dan masyarakat sekitar, tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi pasangan calon apabila sudah dapat “memegang” kiai kampung dimaksud. Optimis menang di kampung itu.
Fakta di lapangan bahwa Kiai Kampung, mayoritas adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama. NU menjadi kunci strategi pemenangan politik. Fenomena ini adalah sebagai daya tawar sekaligus dilema keretakan ukhuwah sosial politik internal NU. Padahal sejak 1984 melalui Muktamar di Situbondo, NU menegaskan kembali ke khittah 1926 yakni menarik diri dari kontestasi politik kekuasaan. Namun ini belum bisa dipahami secara utuh oleh Pengurus Majelis wakil Cabang NU pada tingkat kecamatan maupun Pengurus Ranting NU dan Anak Ranting di setiap Desa atau kelurahan.
Terkadang Kiai Kampung yang menjadi pengurus Ranting atau Anak Ranting NU dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam situasi Pilkada saat ini. Makanya ada ungkapan bahwa NU tidak kemana-mana akan tetapi ada dimana-mana. Artinya secara kelembagaan NU tidak mendukung dan ikut campur dalam urusan politik praktis, namun mempersilahkan semua kader/simpatisan/warga NU untuk menggunakan hak konstitusionalnya atau dukung mendukung terhadap calon kepala daerah.
Diibaratkan oleh Muhyidin (2012) yang dikutip oleh Ribut Lupiyanto, NU seperti tongkat Nabi Musa AS. Dalam keadaan damai, NU menjadi tongkat pegangan hidup (atawakkau alaiha), karena senantiasa menjadi referensi ummat dalam segala aspek kehidupan. tetapi dalam situasi genting, maka NU dapat menjelma ular yang menghancurkan segala musuhnya. Misalnya, keputusan resolusi jihad (1945), penumpasan kaum atheis (1965), dan perjuangan membela rakyat kecil. Tapi jika situasi damai kembali, NU akan kembali menjadi tongkat sebagai pegangan hidup, serta pembimbing masyarakat. Yang direpresentasikan oleh Kiai kampung.
Mengabaikan nurani
Di era pandemi Covid-19 saat ini, para calon kepala daerah terus berupaya untuk meraih dukungan sebesar-besarnya oleh publik. Namun sangat disayangkan calon pemimpin itu terbukti melanggar aturan protokol kesehatan. Bahkan menurut harian Kompas.com ada 69 Kepala Daerah yang diberikan teguran terkait tahapan Pilkada yang tidak mengindahkan protokol kesehatan oleh Menteri Dalam Negeri antara lain 1 gubernur, 35 bupati dan 4 wali kota, kemudian 25 wakil bupati dan 4 wakil wali kota. Teguran ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).
Tidak hanya itu saja, yang memprihatinkan juga adalah memanfaatkan kiai kampung untuk membuat majelis-majelis keagamaan dengan mengumpulkan banyak jama’ah agar calon kepala daerah dapat hadir dan sosialisasi program, namun mengabaikan protokol kesehatan.
Dalam sosialisasi pun, terkadang mengembangkan politik identitas bahkan saling menjelekkan calon lain. Karakter semacam ini, tidak layak menjadi pemimpin. Idealnya calon pemimpin mengutarakan konsep pembangunan, visi dan misi, serta gagasan dalam rangka pembangunan daerah.
Terlebih lagi dalam hal pembiayaan, harus diperjelas sumber dan penggunaannya. Money politic atau dalam bahasa kampung wani piro (baca: berani berapa) selama ini, bukan menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, sebagaimana pernyatan sikap PBNU tanggal 20 September 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak pada point 3 agar meninjau ulang Pilkada yang banyak menimbulkan mudharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi. akankah terjadi dalam Pilkada tahun 2020 ini?.
Nurani tergadaikan oleh kepentingan, padahal ada pesan oleh ulama’ apabila engkau akan selamat maka ikutilah kata “Hati Nurani” karena ada sifat-sifat ketuhanan dalam nurani kita. Pasti menolak apabila akan diajak ke jalan keburukan. Hanya saja nafsu yang terkadang mengalahkan segalanya. Semoga.
Dalam Pilkada 2020 ini, Kiai kampung masih memiliki peran yang sangat strategis dalam mendulang perolehan suara, dan para calon kepala daerah akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan mitra dalam misi perjuangan memenangkan kontestasi politik lima tahunan ini. Ingat pesan KH. Said Aqil Sirajdj, “benteng paling kokoh dalam menjaga ketentraman atau kerukunan umat berbangsa dan beragama adalah mereka Kiai Kampung yang selalu mengajarkan sabar, nrimo, bersyukur, dan ikhlas”.
Mudah-mudahan perbedaan pilihan dan dukungan dalam Pilkada tidak menyebabkan perpecahan.
