REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, tidak ada potongan terkait bantuan operasional (BOP) bagi pesantren, semua dana diserahkan karena ini merupakan uang rakyat.

"Pasti tidak ada. Itu sudah komitmen kami," kata Ace Hasan, pada Senin (21/9).

Belakangan ini beredar informasi adanya dugaan pemotongan bantuan operasional pesantren. Merespon hal itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono Abdul Ghofur mendorong masyarakat untuk melaporkannya kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag agar bisa ditindaklanjuti.

"Saya kira kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan DPR, laporkan kepada kami siapa pelakunya," ucapnya.

Kementerian Agama (Kemenag) disebutkan memberikan Bantuan Operasional (BOP) kepada 21.173 pesantren. Jumlah ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar Rp 25juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), yang akan mendapat bantuan Rp40juta.

Kemenag menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp 2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19.

Sementara, Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan bahwa oknum yang memungut atau memotong dana bantuan operasional pesantren (BOP) mengatasnamakan banyak pihak. Mereka ada yang mengatasnamakan anggota DPR dari berbagai partai dan ada juga yang mengatasnamakan RMI PBNU.

Ketua Pimpinan Pusat RMI PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, oknum pemotong dana BOP mengatasnamakan banyak pihak. Ada perseorangan yang mengaku memperjuangkan lantas mengutip dana BOP. "Ada yang mengatasnamakan anggota DPR dari berbagai partai dan tentu ada juga yang mengatasnamakan RMI PBNU," kata KH Rozin kepada Republika, Senin (29/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika