Selasa 22 Sep 2020 20:38 WIB

Dorong Pembangunan Daerah Berkelanjutan dengan Penghargaan

Ini dilakukan dalam rangka reformasi tata kelola daerah.

Red: Gilang Akbar Prambadi
Soft-launching Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award dalam sesi webinar RUU Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah di Jakarta, Selasa (22/9).
Foto: Dok. Kat
Soft-launching Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award dalam sesi webinar RUU Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah di Jakarta, Selasa (22/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Katadata Insight Center, dan Kinara Indonesia berinisiatif meluncurkan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award. Inisiatif ini diharapkan bisa menginspirasi daerah untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam meningkatkan ketahanan dan memperkuat daya saing. 

“Melalui penghargaan ini kami  berharap pemerintah nasional selaku pembuat kebijakan, sektor usaha, para professional, maupun publik yang lebih luas, turut memperhatikan prinsip keberlanjutan. Diperlukan keseimbangan aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dan tata kelola dalam membangun daerah agar memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat,” ujar Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng, saat soft-launching Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award dalam sesi webinar RUU Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah di Jakarta, Selasa (22/9).

Sebagai pembuka dari rangkaian kegiatan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award, sesi webinar ini mengangkat diskursus mengenai Pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah yang belakangan ini semakin relevan dengan salah satu isu prioritas nasional, yaitu perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. 

Hadir sebagai pembicara, Pakar Etika Pembangunan Berkelanjutan Sonny Keraf, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian Ir. Lestari Indah, MM., Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng, Program Development Manager Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Aloysius Wiratmo, Resource Mobilization Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Anggota Konsorsium Duta Petani Muda Widya Hasian, dan Peneliti KPPOD Armand Suparman.