REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku heran pemutaran film Pengkhianatan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) diributkan. Padahal, ia menegaskan tidak ada pihak yang melarang menonton atau menayangkannya di televisi.
"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di televisi," ujar Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, dikutip Ahad (27/9).
Menurut Mahfud, siapapun sebenarnya bisa menonton film tersebut kapan saja, tak harus menunggu setiap bulan September. Menurutnya, itu karena sudah ada yang mengunggahnya di Youtube. Mahfud mengaku, dia baru saja menonton film tersebut di sana.
"Semalam saya nonton lagi di Youtube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Mahfud sebelumnya telah mengaku selalu menonton film Pengkhianatan G30S/PKI. Mahfud beralasan, film tersebut selalu ia tonton karena film tersebut bagus secara artistik dan dramatisasinya.
"Ada yang nanya, apa penting film G30S/PKI disiarkan? Saya jawab, saya selalu nonton film tersebut tapi bukan ingin tahu atau meyakinkan tentang sejarah PKI," ujar Mahfud melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, dikutip Kamis (24/9).
Masih dalam satu cuitan yang sama Mahfud mengatakan, alasannya selalu menonton film tersebut karena film tersebut bagus secara artistik dan dramatisasinya. Terkait sejarah PKI, Mahfud mengaku sudah tahu karena pada 1965 dia sudah berusia delapan tahun.
"Saya selalu nonton karena ia adalah karya film yang bagus artistik dan dramatisasinya. Kalau sejarah PKI sih saya sudah tahu sebab tahun 1965 saya sudah delapan tahun," katanya.
Belum lama ini, film G30S/PKI kembali menjadi perbincangan. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengisahkan mengapa ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017. Padahal, ia harusnya masih berkarier di TNI sampai masa pensiun akhir Maret 2018.
Secara tiba-tiba, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pimpinan DPR agar digantikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Pun mutasi terakhir yang diteken Gatot akhirnya dibatalkan oleh Hadi.
Menurut Gatot, penggantian posisi pucuk pimpinan TNI terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film G30S/PKI pada 2017. Keputusan Gatot kala itu memang mengagetkan banyak pihak.
"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebuat saja PDIP. 'Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti'. Saya bilang terima kasih, justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," kata Gatot di akun channel Youtube Hersubeno Arief, seperti dikutip Republika.co.id, Selasa (22/9).
Gatot mengaku, kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan sebuah hal yang tidak mungkin. Dia mengamati, PKI gaya baru bangkit sejak 2008 ketika seluruh mata pelajaran di sekolah menghapuskan sejarah kelam tentang peristiwa G30S/PKI.
Menurut dia, hal itu menandakan memang gerakan tersebut tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dapat dirasakan. Karena itu, Gatot sejak menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 2013-2014 kerap mengisi kuliah umum di berbagai kampus untuk melawan gerakan PKI gaya baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika