REPUBLIKA.CO.ID, oleh Kamran Dikarma, Dwina Agustin, Indira Rezkisari

Satu lagi kejutan dari Presiden AS Donald Trump. Ia konon hanya membayar pajak pendapatan sebesar 750 dolar AS pada 2016 dan 2017.

New York Times menjadi pihak yang pertama kali melaporkan kabar tersebut pada Ahad (27/9). Informasi itu diperolehnya dari data pengembalian pajak. Pada 2016, yakni ketika Trump memenangkan kontestasi pilpres AS, dia hanya menyetor pajak pendapatan sebesar 750 dolar AS. Kemudian pada 2017, tahun pertama Trump menjalani masa jabatannya sebagai presiden, ia tetap membayar pajak dengan nominal serupa.

Trump bahkan disebut tak membayar pajak penghasilan apa pun dalam 10 dari 15 tahun sebelumnya. Menurut New York Times, Trump mampu meminimalkan tagihan pajaknya dengan melaporkan kerugian besar di seluruh jaringan bisnisnya. Pada 2018, misalnya, Trump mengklaim menelan kerugian sebesar 47,4 juta dolar AS. Namun dalam pengungkapan keuangan tahun itu, dia memiliki pendapatan sebesar 434,9 juta dolar AS.

"Hal yang dilakukan Trump adalah hal biasa yang dilakukan kelompok pebisnis kaya dan terutama pengembang real estat kaya," ujar Steve Wamhoff, direktur kebijakan pajak federal di Institute on Taxation and Economic Policy.

Warmhoff namun mencatat apa yang dilakukan kelompok kaya yang menyiasati pajak dengan celah dan kelonggaran khusus yang terdapat di tax code atau kode pajak telah membawa mereka yang tingkat yang baru.

Seth Hanlon, analis pajak dan senior fellow di Center for American Progress, mengatakan dengan semua kelonggaran pajak diberikan ke Trump sebenarnya tidak mengejutkan bila Trump hanya membayar pajak yang sangat kecil. Tapi Hanlon menambahkan, tetap sangat mengejutkan melihatnya.

Hukum pajak Amerika dikenal memiliki sejarah panjang yang ramah kepada pengembang real estat. Celah dalam hukum bisa dimanfaatkan untuk menyusutkan jumlah tagihan para pengembang real estat.

New York Times menyoroti pajak trump sekal tahun 2000 hingga 2017, laporan itu belum merekam dampak pemberlakukan hukum pajak di 2018 yang diduga sengaja didorong sekutu Republikan Trump di Kongres agar menguntungkannya. Tapi Martin Sullivan, chief economist di Tax Analysts, mengatakan sekarang sangat mudah bagi pengembang real estat untuk menghindari pajak dibanding lima tahun lalu.

Bahkan sebelum hukum tahun 2018, pengembang bisa mengklaim mereka kehilangan uang lebih cepat dan mudah dibanding bisnis lain. Mereka juga bisa lebih mudah menunda atau menghindari melaporkan keuangan mereka ke lembaga pajak Internal Revenue Service (IRS). Bahkan jika mereka melewati batas waktu dari pajaknya, mereka akan menghadapi pinalti yang lebih sedikit dari investor lain selama kreditur mereka bisa mengampuni utangnya tersebut.

Trump mengambil keuntungan penuh dari kelonggaran pajak itu setelah gagal melunasi utangnya dari pembangunan kasino Atlantic City di tahun 1990-an dan awal 2000. Meskipun begitu, pakar menyatakan tidak jelas apakah semua perilaku pajaknya diperbolehkan.

"Ada banyak hal yang dilakukan Trump yang mungkin melewati apa yang diizinkan oleh hukum," oleh Wamhoff.

Warmhoff mencatat, IRS telah mempertanyakan sejumlah klaim Trump. Terutama terkait pengembalian 72,9 juta dolar yang diusulkan dan terima, termasuk pengurangan bisnis untuk pengeluaran yang tampaknya lebih mirip seperti pengeluaran pribadi.

New York Times melaporkan, seperti misalnya, Trump mengklaim properti seluas 81 hektare di Bedford, New York, sebagai investasi. Akibatnya, Trump bisa mengajukan penghapusan pajak properti. Padahal bangunan tersebut digunakan sebagai tempat keluarganya kerap berlibur.

Trump juga sering menggunakan, seperti disebut Times, pembayaran jasa konsultas yang tidak bisa dijelaskan untuk menciutkan pajak propertinya. Trump bahkan mengklaim biaya penataan rambutnya selama tampil di acara televisi “The Apprentice’’ sebesar 70 ribu dolar AS. Di saat yang bersamaan, Sullivan dari Tax Analysts mendefiniskan pengeluaran bisnis tertentu sebagai isu yang 'suram'.

Penataan rambut jelas adalah masalah pribadi bagi pekerja setiap harinya. Tapi bagi bintang televisi, bisa jadi rambut adalah masalah pengeluaran biasa yang sah.

Trump telah membantah laporan yang disusun dan dipublikasikan New York Times. Dia menyebutnya sebagai berita bohong. "Sebenarnya saya membayar pajak, dan Anda akan melihatnya segera setelah pengembalian pajak saya selesai," kata Trump kepada awak media di Gedung Putih, dikutip laman USA Today.

Dia mengungkapkan saat ini IRS melakukan audit terhadapnya. "Itu sedang diaudit, mereka sudah lama diaudit. IRS tidak memperlakukan saya dengan baik," ujarnya.

Pada kesempatan itu, awak media meminta Trump mengungkapkan berapa banyak pajak penghasilan federal yang dia bayarkan pada 206 dan 2017. Namun Trump menolak memberikan angka spesifik.

"Saya membayar banyak dan saya juga membayar banyak pajak pendapatan negara. Negara Bagian New York menarik banyak biaya dan saya membayar banyak uang di negara bagian," ucapnya.

Kampanye Joe Biden memanfaatkan serangan baru kepada Donald Trump pada debat pertama calon presiden. Demokrat akan memanfaatkan isu calon dari Republik mempermainkan sistem untuk menghindari pembayaran bagian pajaknya.

Trump dan Biden akan bertarung dalam debat pertama di Cleveland, Ohio, pada  Selasa (29/9), lima minggu sebelum pemilihan. Debat yang disiarkan televisi selama 90 menit kemungkinan akan berfokus sebagian pada penanganan Trump terhadap pandemi virus korona, yang telah menewaskan lebih dari 200.000 warga Amerika Serikat (AS). Masalah pengganti  Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg di pengadilan tinggi pun akan menjadi pembahasan utama.

Salah satu penasihat ekonomi utama Biden, Jared Bernstein, mengatakan laporan tentang pajak Trump menyoroti perlunya menyederhanakan kode pajak dan membuat orang-orang seperti Trump membayar bagian yang adil. "Sebagian besar dari kita membayar pajak dan melanjutkan hidup. Tapi semakin kaya Anda, semakin banyak pengacara pajak yang Anda pekerjakan, semakin kompleks Anda dapat membuat kepemilikan Anda, semua ini bisa, karena potongan menunjukkan mengurangi kewajiban pajak Anda menjadi nol," katanya di Twitter.

Dalam beberapa jam setelah laporan tersebut, kampanye Biden telah merilis video yang menyindir Trump. Video itu mencantumkan ribuan dolar pajak penghasilan yang biasanya dibayar oleh seorang guru sekolah dasar, petugas pemadam kebakaran, manajer konstruksi dan perawat terdaftar, sebelum membandingkan dengan pajak Trump yang dilaporkan pada 2017.  Kampanye tersebut juga mulai menjual stiker yang bertuliskan, "Saya Membayar Pajak Lebih Banyak Daripada Donald Trump".

Trump pun telah membantah laporan tersebut dengan menyebutnya berita palsu. Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, menggambarkan laporan itu sebagai pekerjaan sukses yang langsung keluar dari buku pedoman Partai Demokrat. Masalah pajak bukan kali pertama menimpa presiden AS yang akan maju kembali pada pemilihan November mendatang. Pada 2016, Trump melanggar tradisi lama calon presiden yang tidak membuka ke publik tentang pembayaran pajak sebelum melangkah ke Gedung Putih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika