REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kabagops Polrestabes Surabaya AKBP Anton Elfrino Trisanto mengaku, sebanyak 4.263 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Surabaya, Kamis (8/10). Aksi tersebut digelar massa dari Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim yang rencananya dilaksanakan di beberapa titik, dengan titik kumpul di Bundaran Waru, Sidoarjo.
Sejak pagi, ribuan personel gabungan tersebut telah melaksanakan apel kesiapan pasukan di Frontage Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mereka juga telah berbagi tugas untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Anton mengatakan, ribuan personel gabungan itu akan disebar di beberapa titik yang dimungkinkan dilalui massa aksi.
"Personel gabungan menyebar mengamankan di titik Cito, Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernuran, DPRD Jatim, kawasan industri Sier, Margomulyo, dan akses tol," ujar Anton di Surabaya, Kamis (8/10).
Seperti diketahui, sejumlah elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur, bakal menggelar aksi penolakan UU Cipta Kerja. Pada aksi yang digelar, mereka juga akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintah yang telah mengesahkan UU yang dianggap bermasalah tersebut.
Juru bicara Getol Jatim, Habibus Shalihin mengatakan ada sekitar tiga ribu massa dari seluruh Jatim. Aksi mereka dipusatkan di Surabaya. "Massa yang turun kurang kebih tiga ribuan dari elemen buruh, tani, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya," kata Habibus.
Dia mengungkapkan, massa akan memulai aksinya pada pukul 10.00 WIB, dengan berkumpul di Bundaran Waru, yang menjadi akses masuk ke Kota Surabaya dari Sidoarjo. Kemudian massa akan bergerak menuju titik-titik aksi yang telah ditentukan, yakni di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, dan Gedung DPRD Jatim Jalam Indrapura, Surabaya.
"Titik kumpulnya di Waru Sidoarjo, tapi titik sasarannya adalah Grahadi. Namun sesuai dengan pemberitahuan, ada tiga titik, yaitu Kantor Gubernur, DPRD Jatim, Grahadi. Bisa di tiga tempat itu," ujarnya.
Habibus menegaskan, tuntutan utamanya adalah agar UU Cipta Kerja dicabut. Massa aksi juga mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir UU itu. "Kami tetap menuntut pemerintah dan DPR membatalkan Omnibus Law," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika