REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil tindakan tegas pada PT Panghegar Energy Indonesia (PEI) sebagai pemilik saham mayoritas konsorsium pengelola TPPAS Nambo, Bogor di PT Jabar Bersih Lestari (JBL).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Prima Mayaningtyas, pada 26 September lalu telah dilakukan penandatanganan bersama antara Pemprov Jawa Barat dengan PT JBL di Bandung. “Penandatanganan bersama pengalihan saham dari PT PEI ke Jasa Sarana, detilnya ditanyakan ke Simpul KPBU,” ujar Prima kepada wartawan, Selasa (13/10).

Prima menjelaskan, berdasarkan salah satu klausal yang ditandatangani tersebut pihak PEI diberikan waktu hingga 30 hari ke depan untuk mengalihkan saham mayoritas di konsorsium tersebut pada BUMD Jasa Sarana. “Diberikan waktu, permintaan Pak Gubernur dalam proses 30 hari itu saham sudah teralihkan,” katanya.

Jika proses ini tuntas, kata dia, maka Jasa Sarana akan menggandeng mitra yang memiliki kekuatan modal dan teknologi guna melanjutkan pembangunan TPPAS Nambo yang akan melayani kawasan di Bogor Raya dan Tanggerang Selatan tersebut. “Nanti financial closing, ini harus selesai Desember, supaya 2021 kita kontruksi dan 2022 bisa dioperasikan,” katanya.

Pengalihan saham ini, kata dia, merupakan babak baru proses pembangunan Nambo. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyomasi JBL karena cidera janji.

“Dalam pelaksanaannya PT JBL gagal memenuhi masa waktu mulai beroperasi TPPAS Regional Lulut Nambo atau Comersial Operation Date (COD). Hal ini ditunjukan melalui progress pelaksanaan fisik yang masih rendah diakibatkan kendala penyediaan pembiayaan proyek,” papar Prima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika