REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti), Agusdin Pulungan meminta pemerintah memastikan persiapan produksi yang dibutuhkan petani seperti benih dan pupuk bersubsidi tersedia. Tersedianya kebutuhan dasar itu akan menentukan produksi beras pada musim panen berikutnya.

"Dari sisi petani, sebetulnya tidak ada masalah dalam proses produksi, tapi masih terdapat petani yang sangat tergantung pada input produksi dan itu menjadi masalah mereka," kata Agusdin kepada Republika.co.id, Jumat (16/10).

Agusdin mengatakan, pupuk bersubsidi yang saat ini menjadi ketergantungan petani perlu dipastikan ketersediaannya. Pandemi yang membuat aktivitas terbatas sempat menghambat arus logistik untuk kebutuhan petani. Hal tentunya bisa berdampak pada stabilitas hasil panen.

Di sisi lain, menurutnya, daya beli masyarakat tengah tertekan sehingga terjadi penurunan permintaan terhadap beras. Karena itu, Agusdin meminta situasi sulit yang ada saat ini tidak diperberat dengan berbagai persoalan input produksi yang kerap kali terjadi.

Dia menambahkan, seiring adanya proyeksi peningkatan produksi beras dari BPS, penting agar seluruh kebutuhan petani dipenuhi pemerintah. Sebab, sedikit gangguan terjadi pada proses pertanaman akan berpengaruh pada tingkat produksi yang akan didapat.

Sementara itu, dalam jangka menengah panjang, Ketua Tani Center LPPM IPB University, Hermanu Triwidodo, meminta agar kebijakan dan sistem pangan nasional didorong dari kepentingan petani sebagai subjek pembangunan penyediaan pangan nasional dan bukan sebatas objek.

Ia mengatakan, perubahan sistem dan kebijakan pangan harus menempatkan petani kepada posisi yang baik. "Pemerintah harus lebih sensitif merasakan apa yang dibutuhkan petani, bukan dengan pikiran pemerintah itu sendiri yang justru jauh dari realitas petani," kata Hermanu dalam konferensi pers virtual Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Kamis (15/10).

Hermanu menilai, disaat terjadi masalah pertanian, solusi yang diberikan pemerintah maupun dari lembaga advokasi seringkali tidak memecahkan masalah. Hal itu karena kurangnya menempatkan petani sebagai pihak yang paling menentukan penyediaan pangan nasional.

Pihaknya juga mendorong agar terdapat program-program yang dapat memacu kegiatan usaha tani pada level hilir. Konsep-konsep korporasi petani yang saat ini terus digaungkan sudah cukup baik. Namun, ia meminta agar esensi dari keberadaan petani tidak dihilangkan.

"Jangan lupa petani tetap perlu tanah untuk bisa hidup. Boleh ada korporasi dan semacamnya tapi petaninya sendiri jangan sampai hilang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika