REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyoroti semakin meratanya sebaran investasi baik di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Hal ini disinyalir merupakan dampak pembangunan infrastruktur yang dikebut dalam lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Para investor, baik dalam maupun luar negeri, dalam menempatkan investasinya, itu tidak lagi fokus di Pulau Jawa tapi sudah terjadi juga di luar Pulau Jawa," kata Bahlil dalam paparan realisasi investasi kuartal III 2020 secara daring, Jumat (23/10).
Berdasarkan catatan BKPM, dari total realisasi investasi sepanjang kuartal III 2020 sebesar Rp 209 triliun, realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 98,6 triliun (47,2 persen) dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa Rp 110,4 triliun (52,8 persen). Realisasi investasi di Jawa turun 12 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, sementara realisasi investasi di luar Pulau Jawa tumbuh 17,9 persen dibandingkan 2019.
Secara kumulatif, sepanjang periode Januari-September 2020 sebesar Rp 611,6 triliun, realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai 50,3 persen atau senilai Rp 307,5 triliun, sedangkan realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai 49,7 persen dengan nilai Rp 304,1 triliun. Namun, secara pertumbuhan, realisasi investasi di Jawa turun 6,9 persen sedangkan realisasi investasi di luar Jawa tumbuh 12,2 persen.
"Seperti sebelumnya saya katakan di awal tahun, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK dalam lima tahun kemarin, sekarang sudah mulai ada dampaknya. Karena syarat mutlak investor mau masuk ketika infrastruktur bagus, logistik bagus, dan bahan baku ada. Ini saya lihat bagus sekali ekspansi investor di luar Jawa," katanya.
Bahlil menjelaskan, dalam mengatasi ketimpangan realisasi investasi di Jawa dan luar Jawa, pemerintah memberikan perlakuan khusus agar investasi di luar Jawa lebih menarik bagi investor.
Hal itu juga sejalan dengan perintah Presiden Jokowi agar mendorong investasi tak hanya fokus di Jawa tapi juga di luar Jawa.
"Perlakuan kami antara Jawa dan luar Jawa itu ada treatment khusus. Katakanlah di luar Jawa, kita beri insentif lebih. Misalnya, tax holiday yang di Jawa diberikan selama 10 tahun, maka industri yang sama mau bikin di Sumatera atau Papua yang daerahnya sulit, itu pasti insentifnya kita naikkan misal jadi 15 tahun," katanya.
Begitu pula rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak untuk barang modal atau bahan baku impor yang dibutuhkan bisa mendapat diskon lebih untuk investor yang berinvestasi di luar Jawa hingga tax allowance. Demikian juga soal harga tanah yang bisa diberikan lebih murah di luar Jawa dibandingkan lahan di Jawa.
"Ini adalah instrumen yang kami bisa tawarkan kepada teman investor untuk bisa menanamkan modalnya di kawasan luar Pulau Jawa, karena hanya dengan cara itu orang bisa masuk. Kalau kami kasih Jawa dengan luar Jawa sama insentifnya, mereka akan memilih Jawa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika