REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan, rapat kerja DPRD di kawasan Puncak Bogor bakal terus dilanjutkan. Rapat ini lanjutan dari pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 pada 20-21 Oktober lalu.
"Hari Senin (26/10) mendatang masih (rapat di Bogor) karena pembahasan anggarannya belum selesai," kata Ida kepada Republika, Kamis (22/10).
Namun, Ida belum bisa memastikan berapa kali lagi rapat lanjutan bakal digelar di sana. Sebab, intensitas rapat ditentukan oleh dinamika rapat itu sendiri. "Bisa cepat, bisa lambat," kata dia.
Ida menjelaskan, rapat digelar di kawasan Puncak Bogor karena terdapat satu staf DPRD DKI yang positif Covid-19. Hal itu membuat anggota dewan merasa tak tenang jika tetap rapat di kantor DPRD DKI.
"Karena ada yang positif, rapatnya jadi horor. Maksudnya kita rapat di kantor itu enggak tenang, buru-buru selesai. Pembahasan anggaran belum selesai, kita bilang 'selesai aja deh' karena kita enggak berani rapat berjam-jam," papar Ida.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Munawaroh mengatakan, DPRD DKI menggelar kawasan puncak Bogor tanpa mengantongi izin Satgas Covid-19 Bogor. Jumlah peserta, kata dia, juga melebihi ketentuan maksimal 150 orang.
"Informasinya ada 800 orang, itu jumlahnya banyak, setiap acara tidak boleh sebanyak itu," kata Ade Yasin di Bogor, Kamis.
Anggota DPRD DKI Jakarta diketahui menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bukan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rapat justru digelar di Hotel Grand Cempaka Cipayung, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada 20-21 Oktober.