REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengatakan, saat ini masih ada daerah yang belum mengetahui kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan untuk pembelajaran masa pandemi. Koordinator P2G, Satriwan Salim menjelaskan pihaknya menerima laporan dari 12 provinsi terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) termasuk implementasi kurikulum yang sudah disederhanakan.

Satriwan mengatakan, misalnya di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, masih ada laporan para guru tidak mengetahui kurikulum darurat ini. Hal ini menurutnya sangat disayangkan karena daerah yang melaporkan tersebut bukanlah daerah terpencil yang sulit menerima informasi.

"Jadi saya menyimpulkan, bahwa memang yang disampaikan Mas Menteri via Youtube itu tidak selalu tersampaikan ke guru-guru di bawah," kata Satriwan, dalam diskusi, Ahad (25/10).

Ia melanjutkan, daerah-daerah yang melaporkan tidak mengetahui soal kurikulum darurat, selama ini masih melakukan PJJ daring. Kegiatan di sekolah sangat terbatas karena pandemi. "Padahal zonanya di situ merah. Belajar juga tidak ada sekolah. Nah, kurikulumnya masih normal. Karena tidak ada info apa-apa katanya. Itu guru-gurunya yang bercerita," kata dia lagi.

Pada Agustus 2020 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan adanya penyederhanaan kurikulum khusus selama masa pandemi. Penyederhanaan kurikulum ini dilakukan karena pembelajaran dari rumah tidak bisa berjalan seperti ketika belajar di sekolah.

Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya juga menjelaskan, kurikulum ini bukan hal baru. Namun, merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013 yang kemudian disaring dan konten-konten pembelajarannya dibuat lebih mendalam. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika