Kamis 12 Nov 2020 16:33 WIB

Bernie Sanders Berharap Jadi Menteri Tenaga Kerja

Senator Bernie Sanders ingin melindungi keluarga pekerja di Amerika Serikat

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih
Senator Bernie Sanders ingin melindungi keluarga pekerja di Amerika Serikat. Ilustrasi.
Foto: AP Photo/ Cheryl Senter
Senator Bernie Sanders ingin melindungi keluarga pekerja di Amerika Serikat. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Senator Bernie Sanders mengatakan dirinya akan menerima tugas sebagai menteri di Departemen Tenaga Kerja jika kandidat capres terpilih Joe Biden memintanya untuk bergabung dengan kabinet. Biden sebelumnya memberi sinyal untuk memulai pemerintahan transisi pada 2021 mendatang.

"Jika saya memiliki portofolio yang memungkinkan saya untuk berdiri dan berjuang untuk keluarga pekerja, apakah saya akan melakukannya? Ya, saya akan,' ujar Sanders dikutip laman CNN, Kamis (12/11).

Baca Juga

Mengenai posisinya sebagai menteri tenaga kerja, Sanders mengatakan dia ingin melakukan yang dia bisa untuk melindungi keluarga pekerja di Amerika Serikat yang berada di bawah tekanan luar biasa saat ini.

"Apakah itu di Senat, apakah itu di pemerintahan Biden, siapa yang tahu. Baiklah, mari kita lihat bagaimana itu terungkap," ujarnya.

CNN melaporkan sebelumnya bahwa Sanders telah mulai meningkatkan kampanye untuk menjadi menteri tenaga kerja di kabinet Biden. Dia juga mencari dukungan dari para pemimpin kalangan kelompok buruh.

Langkah Sanders ini muncul di tengah perebutan posisi kabinet yang kuat dari dalam gerakan buruh. Seorang pemimpin senior dari buruh mengatakan Sanders secara pribadi menghubungi kepala serikat untuk meminta dukungan mereka, meski tawarannya disambut dengan reaksi beragam.

Dalam pernyataan publik dan dalam sebuah wawancara dengan CNN sebelum pemilihan, Sanders berniat memimpin Senat dan mengirim undang-undang progresif yang ambisius ke Biden. Namun rencana itu diperumit oleh ketidakpastian seputar kendali, setelah malam pemilihan yang mengecewakan untuk penantang Senat Demokrat.

Keputusan kabinet Biden muncul karena Presiden Donald Trump belum menyerah meskipun media besar AS memproyeksikan kemenangan Biden. Pemerintah juga sejauh ini menolak untuk menandatangani dokumen kunci yang diperlukan untuk secara resmi memulai proses transisi Biden, sementara Trump terus mengeklaim penipuan pemilu tanpa dasar.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement