REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai insiden penggusuran, perusakan, pengusiran, pembatasan aktivitas, penangkapan yang sewenang-wenang meneguhkan keyakinan sebagian besar warga Palestina bahwa mereka masih belum lepas dari jerat penjajahan yang dilakukan Israel. Pernyataan itu kerap disampaikan di berbagai forum oleh Yara Hawari, analis senior kebijakan publik di Al Shabaka -- lembaga kajian independen di Palestina; dan Salem Barahmeh, Direktur Eksekutif Palestine Institute for Public Diplomacy (PPID).
Yara Hawari, seorang analis cum aktivitas kemerdekaan Palestina, saat diwawancarai Sky News 15 September 2020 mengatakan konflik Palestina dan Israel tidak akan selesai tanpa ada pengakuan dari pihak penjajah dan komunitas internasional bahwa ada praktik kolonialisme yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina.
"Menurut saya, yang harus kita lakukan saat ini adalah mengakui bahwa ada dominasi satu negara dan politik apartheid yang masih dipraktikkan (Israel terhadap rakyat Palestina, red) sampai hari ini. Kita harus menerima kenyataan itu sebagai titik awal perundingan, bukan sebagai masa depan atau solusi akhir dari konflik," ia menjelaskan.
Sementara itu, Salem Barahmeh dalam berbagai diskusi, termasuk pada acara yang diadakan oleh Foundation for Middle East Peace, beberapa bulan lalu mengatakan penjajahan adalah kenyataan yang dihadapi masyarakat Palestina sampai saat ini. Otoritas di Israel mengontrol kebebasan masyarakat di wilayah pendudukan, menghalangi pemenuhan terhadap hak-hak mendasar, membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta membatasi pergerakan dan aktivitas masyarakat.
Terkait dengan itu, Yara dalam sesi diskusi pada medio Juli 2020 mengatakan narasi yang harusnya banyak dibahas bukan mencari bentuk negara yang ideal, sebagaimana selalu dibicarakan di berbagai forum internasional.
Menurut Yara, perjuangan rakyat Palestina sejak awal adalah dekolonialisasi -- lepas dari praktik penjajahan, dan kemerdekaan. "Dahulu, PLO memandang gerakan antikolonialisme dan kemerdekaan sebagai perjuangan yang saling terkait dan mereka menetapkan Israel sebagai rezim kolonial," kata Hawari, pengamat senior di jaringan intelektual dan masyarakat sipil Al-Shabaka.
Akan tetapi, persoalannya Palestina tidak masuk dalam daftar PBB untuk negara-negara yang perlu dibebaskan dari penjajahan.
"Dalam daftar itu, masih ada 17 wilayah yang perlu didekolonialisasi dan Palestina secara legal belum masuk dalam daftar itu," kata Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Achsanul Habib dalam sebuah pertemuan virtual bulan lalu.
Oleh karena itu, ada kesulitan bagi komunitas internasional untuk menyatakan dengan lugas bahwa Israel melakukan praktik kolonialisasi terhadap Bangsa Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika