REPUBLIKA.CO.ID, LIMA -- Presiden sementara Peru Manuel Merino memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada Ahad (15/11) waktu setempat. Hanya berselang lima hari menjabat, dia mundur karena desakan para pengunjuk rasa.
"Merino mengundurkan diri karena tangannya berlumuran darah, dengan darah anak-anak kita," kata salah satu pengunjuk rasa Clarisa Gomez. Dia merayakan kepergian Merino di jalan-jalan kota Lima. Dia mengatakan, anggota parlemen yang memberinya kekuasaan juga harus membayarnya.
Para pengunjuk rasa terus merayakannya saat malam tiba di Lima. Sebelumnya, ketegangan terjadi karena menunggu keputusan Kongres tentang siapa yang akan menjadi presiden berikutnya.
Selama sepekan Peru dilanda gelombang unjuk rasa. Unjuk rasa berubah menjadi kekacauan pada Sabtu malam lalu. Dua pengunjuk rasa muda tewas dalam bentrokan dengan polisi. Program medis negara bagian Peru, EsSalud, mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa dua pemuda telah meninggal karena luka tembak.
Koordinator Nasional Hak Asasi Manusia Peru mengatakan 112 orang terluka, beberapa setelah menghirup gas air mata, dan 41 masih hilang. Sedikitnya sembilan orang menderita luka tembak.
Presiden Peru Martin Vizcarra dimakzulkan Kongres. Penggulingannya memicu krisis yang menyebut Merino sebagai diktator. Sebab, dia adalah tokoh yang turut mendorong pemakzulan Vizcarra.
Para pengunjuk rasa juga memperingatkan agar tidak mengizinkan anggota parlemen untuk menentukan jabatan presiden Peru berikutnya. "Haruskah mereka yang mengambil langkah-langkah inkonstitusional ini menjadi orang-orang yang memberi kita solusi?" kata Vizcarra kepada wartawan di luar rumahnya setelah pengunduran diri Merino.
Dia malah meminta agar Mahkamah Konstitusi Peru segera mempertimbangkan apakah pemakzulannya sendiri sah atau tidak. Pengadilan tak lama setelah mengumumkan akan memindahkan tanggal sidang menjadi Senin dari Rabu pekan ini untuk mempercepat argumen dalam kasus tersebut.
"Saya di sini untuk berkolaborasi," kata Vizcarra. Mantan presiden, seorang sentris yang tidak berafiliasi secara politik yang populer di kalangan orang Peru, belum dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi yang menyebabkan pemecatannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika