REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2021 kepada para menteri, kepala lembaga, dan juga kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11). Dalam sambutannya, ia mengingatkan di tahun 2020 ini merupakan masa yang sangat sulit bagi Indonesia. Sedangkan pada 2021 nanti, pemerintah juga masih menghadapi ketidakpastian karena perekonomian global juga penuh dengan ketidakpastian.
“Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih kembali,” kata Jokowi, Rabu.
Dalam pelaksanaan anggaran APBN 2021 nanti, ia menyampaikan pemerintah akan fokus pada empat hal. Pertama, yakni penanganan kesehatan, terutama penanganan Covid yang akan fokus pada program vaksinasi masyarakat. Karena itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, serta laboratorium penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.
Kedua, anggaran APBN juga akan difokuskan pada program perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
“Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, kita akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dll,” tambah dia.
Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Alokasi belanja anggaran 2021 ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan APBN 2020.
Belanja APBN 2021 ini terdiri dari belanja untuk Kementerian Lembaga sebesar Rp 1.032 triliun serta transfer daerah dan dana desa Rp 795,5 triliun. Ia menyampaikan, alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.
Seperti di bidang kesehatan yang sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, dan pembangunan bidang teknologi dan informasi yang sebesar Rp 26 triliun.
Presiden pun meminta agar anggaran di APBN 2021 ini harus segera dibelanjakan baik oleh kementerian, lembaga, dan juga daerah. Sebab, di tengah perekonomian yang masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional.
“Lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini diserahkan,” jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika