REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Kepala Menteri Pemerintahan Otonom Bangsamoro Al-Hajj Murad Ebrahim dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte awal pekan ini membahas program kerja pemerintah daerah. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Bangsamoro mengatakan Ebrahim bertemu Duterte, Senin (23/11), di Kota Davao di mana menteri utama memberi pengarahan kepada presiden Filipina terkait hasil kinerja pemerintahannya.

Diskusi tersebut mencakup kemajuan kode prioritas dan undang-undang yang perlu diberlakukan oleh Bangsamoro Transition Authority (BTA). Pertemuan tersebut terjadi setelah pemerintah daerah meluncurkan Kode Administrasi Bangsamoro (BAC)bulan lalu yang akan menetapkan prinsip struktural, fungsional, dan prosedural serta aturan pemerintahan Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao.

Menurut Kantor Berita Filipina yang dikelola pemerintah, kantor kepresidenan Filipina mengatakan akan meninjau resolusi yang diusulkan BTA yang mendesak padaKongres Filipina untuk memperpanjang masa transisi Bangsamoro dari 2022 hingga 2025."

Ebrahim mendukung resolusi tersebut. “Pertemuan antara Duterte dan Ebrahim juga membahas tantangan yang muncul dalam proses perdamaian dan peluang kemitraan dan kolaborasi untuk bergerak maju,” kata pernyataan pemerintah Bangsamoro.