REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menegaskan, APBD harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Pernyataannya itu menanggapi kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8 miliar per anggota pada 2021 menuai kritikan.

"APBD itu harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan mendapat rasa keadilan atas pajak yang telah mereka keluarkan," kata Daniel saat dihubungi, Kamis (3/12).

Dia tidak ingin ada ketimpangan pendapatan pejabat dengan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Pendapatan anggota DPRD dan uang untuk rakyat harus sepadan.

"Jangan sampai ada ketimpangan antara anggaran untuk pendapatan/gaji pejabat dan anggaran untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Daniel tidak memungkiri, gaji atau biaya oprasional DPRD memang disesuaikan berdasakan kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tetapi, meskipun daerah dianggap mampu memberikan gaji besar kepada anggota dewan, baiknya para wakil rakyat berempati pada kondisi pandemi corona saat ini. Rakyat sedang susah dan ekonomi sulit.

"Kita perlu pertimbangan kondisi kebatinan rakyat yang saat ini dalam kondisi Covid. Rakyat sedang dihadapkan pada kesulitan ekonomi sebagai dampak covid yang berkepanjangan," katanya.

Seperti diketahui, RKT DPRD DKI Jakarta terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar menginstruksikan, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp 888 miliar.

Menurutnya, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," katanya, Senin (30/11).

Dia menjelaskan, pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP. Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika