REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Respati Indonesia (URINDO) Dr. Tri Suratmi, mengajak seluruh warga yang memiliki hak pilih di Pilkada Serentak 2020 untuk datang ke TPS dengan protokol kesehatan yang ketat dan gunakan hak pilihnya dengan baik.
"Pilkada 2020 adalah momentum emas masyarakat untuk menentukan pemimpin yang bisa membawa daerahnya lebih baik lagi. Karena itu jangan Golput," ungkap Tri Suratmi saat dihubungi, Sabtu (5/12).
Ia berharap Pilkada Serentak tahun 2020 berjalan dengan aman tanpa gangguan kekerasan, konflik horizontal dan yang utama sehat serta aman Covid-19.
"Aparat TNI-Polri di seluruh daerah yang digelar Pilkada tentu sudah berkoordinasi dengan Penyelenggara dan Pengawas Pemilu untuk memetakan mana saja potensi kerawanan konflik," katanya.
Polri sendiri, menurut dia, sejak jauh hari pelaksanaan Pilkada sudah ada kajian Indeks Potensi Kerawanan (IPK) untuk memetakan daerah yang berpotensi rawan.
"Karena itu, saya mewakili civitas URINDO mendukung penuh gelaran Pilkada serentak agar sirkulasi kepemimpinan di daerah tidak mandek, sehingga di tengah krisis karena pandemi seperti saat ini, daerah bisa segera berbenah untuk bangkit menangani Covid-19 lebih baik lagi dan juga dampak sosial ekonominya," ujarnya.
Tri Suratmi juga berharap Kepala Daerah yang terpilih nanti selain fokus menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian di daerah juga tidak mengesampingkan pemberantasan narkoba di daerahnya.
"Selain fokus menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, Kepala Daerah juga harus berkomitmen untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba yang sudah semakin mengerikan karena ancamannya selain menghancurkan bangsa, juga merusak masa depan generasi muda kita," ungkapnya.
Ia juga menyinggung soal ancaman gerakan radikalisme yang sudah begitu meresahkan di Tanah Air.
"Kepala Daerah hasil Pilkada harus clear soal ideologi Pancasila. Merah Putihnya harus jelas dan NKRI Harga Mati. Tidak ada tempat bagi ideologi lain yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,"cetus Tri Suratmi.
Karena itu, lanjut dia, upaya deradikalisasi bukan hanya tugas aparat Keamanan, Pemerintah Pusat ataupun institusi terkait seperti BNPT, BIN maupun BPIP.
"Kami institusi Pendidikan juga berperan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Mahasiswa sebagai upaya deradikalisasi. Begitu pun Pemerintah Daerah juga harus turut andil melalui berbagai program kebijakannya," kata Tri.
