REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menegaskan Ankara tidak akan meninggalkan hak dan kepentingannya di Mediterania timur, Senin (14/12). Pernyataan itu muncul setelah Uni Eropa (UE) melayangkan kritik dan kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada Turki.

"Tidak mungkin bagi kami untuk meninggalkan hak dan kepentingan kami di Mediterania timur karena kami akan menghadapi sanksi atau UE akan mengkritik kami," kata Cavusoglu di depan anggota Parlemen Turki.

Para pemimpin UE setuju untuk menyiapkan sanksi terbatas pada individu Turki atas perselisihan dengan Yunani dan Siprus tentang eksplorasi energi lepas pantai. Hanya saja, anggota UE menunda diskusi tentang langkah-langkah yang lebih keras hingga Maret.

Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengatakan setelah pertemuan puncak pada pekan lalu, para pemimpin UE berencana untuk membahas ekspor senjata ke Turki dengan sekutu dalam aliansi militer NATO. Pertimbangan itu menyusul dorongan Yunani untuk embargo senjata kepada Ankara.

Sebelum pernyataan Cavusoglu, Presiden Tayyip Erdogan telah menyatakan kekecewaan terhadap Amerika Serikat dan UE yang bergerak maju dengan proses sanksi terhadap Turki. Dia mengatakan, Turki mengharapkan UE tidak memberikan sanksi tetapi lebih untuk mewujudkan janjinya untuk keanggotaan penuh di aliansi tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika